Jakarta (ANTARA) - Warga Jakarta Utara yang tergabung dalam 21 organisasi massa sepakat untuk membentuk Aliansi Jakarta Utara Menggugat serta menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara dan kepolisian untuk melakukan penataan demi mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas yang dipicu oleh keberadaan truk trailer.

Usulan penataan tersebut juga akan disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar bisa dituangkan menjadi kebijakan.

Perwakilan Aliansi Jakarta Utara Menggugat, Triyono, di Jakarta, Kamis, menjelaskan ada delapan butir kesepakatan yang dihasilkan dari pembahasan selama sembilan bulan dengan pemkot.

Salah satu poin kesepakatannya adalah melakukan penertiban dan penindakan terhadap tempat berkumpulnya (pool) truk trailer serta depo kontainer sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detil tata ruang dan peraturan zonasi, pembatasan jam operasional truk trailer di jalur tertentu, penertiban KIR truk trailer dan melakukan monitoring serta evaluasi bersama kemacetan di Jakarta Utara secara periodik dan terus menerus.

"Kita juga akan mengusulkan rekomendasi untuk disampaikan ke gubernur. Dalam waktu dekat kita akan sampaikan agar bisa menjadi kebijakan," kata Triyono.

Rekomendasi usulan yang akan disampaikan kepada gubernur di antaranya pembentukan komite pengawas transportasi tingkat kota, menggelar kajian rutin untuk mengatasi kemacetan dan membentuk pusat informasi tingkat kelurahan untuk membangun sistem informasi dan menampung aspirasi masyarakat serta mengatasi persoalan di wilayahnya.

Wali Kota Jakarta Utara, Syamsudin Lologau, mengapresiasi peran serta masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jakarta Utara Menggugat untuk mengatasi persoalan kemacetan. Diakuinya selain memicu ketidaknyamanan, kemacetan berdampak langsung terhadap peningkatan beban ekonomis.

"Teknisnya akan kita bahas terus agar penanganannya benar-benar matang dan solutif," tegasnya.

Sedangkan Kapolres Jakarta Utara, Budhi Herdi Susianto mengapresiasi cara warga Jakarta Utara menyampaikan aspirasi dengan tidak turun ke jalan yang berpotensi memicu kemacetan, namun dengan memberikan usulan yang konkret dalam menangani masalah.

"Saya sangat apresiasi, tidak perlu turun ke jalan atau sampai melakukan anarkisme tapi memberikan usulan konkret. Saya kira ini patut dicontoh," pungkasnya.

Baca juga: Walikota Jakarta Utara temui pendemo terkait kemacetan
Baca juga: Jakpus targetkan tuntaskan kemacetan 2019