Debat Capres
TKN tegaskan Jokowi-Ma'ruf komitmen turunkan angka "stunting"
13 Maret 2019 17:49 WIB
Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin Ida Fauziyah dalam kajian visi dan misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diadakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta, Rabu (13/3/2019). (ANTARA/Dewanto Samodro)
Jakarta (ANTARA) - Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin Ida Fauziyah mengatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusungnya berkomitmen menurunkan angka anak tumbuh kerdil atau stunting.
"Prevalensi 'stunting' di Indonesia sudah menurun dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen. Hal itu diapresiasi Bank Dunia," kata Ida dalam kajian visi dan misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diadakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta, Rabu.
Ida mengatakan angka kekerdilan memang masih tinggi, karena itu, Jokowi-Ma'ruf berkomitmen untuk terus menurunkan prevalensi kekerdilan hingga menjadi 20,8 persen bahkan jangan ada lagi anak tumbuh stunting.
Salah satu upaya untuk mengurangi kekerdilan adalah Jokowi-Ma'ruf akan menggunakan pendekatan dana desa.
"'Stunting' lebih banyak terjadi di perdesaan. Pemerintahan Jokowi memiliki program dana desa. Karena itu, Jokowi-Ma'ruf akan menggunakan pendekatan dana desa untuk mengurangi 'stunting'," tuturnya.
Jokowi-Ma'ruf akan meminta para kepala desa untuk memanfaatkan dana desa, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk perbaikan gizi warganya termasuk penguatan pos pelayanan terpadu (posyandu).
Dana desa juga untuk pembentukan badan usaha milik desa (BUMdes) yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Menurut Ida, anak harus ditempatkan sebagai tujuan di masa depan untuk menuju Indonesia maju.
"Sudah saatnya kita menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan negara yang maju," ujarnya.
Ida mengatakan untuk mencapai Indonesia maju diperlukan prasyarat yang cukup, yaitu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Terkait perlindungan anak, Ida mengatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf memiliki program pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak. Saat ini kekerdilan atau "stunting" masih menjadi salah satu masalah pembangunan anak di Indonesia.
Ida menjadi salah satu narasumber dalam kajian visi dan misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diadakan KPAI. Sebagai wakil dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, hadir Ledia Hanifah.
Ketua KPAI Susanto mengatakan presiden adalah pemimpin negara yang akan menentukan kualitas peradaban dan generasi di masa depan.
"Kita bisa melihat kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki komitmen yang kuat dalam pemajuan perlindungan anak," katanya.
Pemilihan Presiden 2019 akan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.
Baca juga: Pemerintah tambah dana ke daerah percepat penurunan "stunting"
Baca juga: Pakar: stunting bukan karena gen tapi faktor lingkungan
Baca juga: Deteksi stunting, amati berat badan anak
"Prevalensi 'stunting' di Indonesia sudah menurun dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen. Hal itu diapresiasi Bank Dunia," kata Ida dalam kajian visi dan misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diadakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta, Rabu.
Ida mengatakan angka kekerdilan memang masih tinggi, karena itu, Jokowi-Ma'ruf berkomitmen untuk terus menurunkan prevalensi kekerdilan hingga menjadi 20,8 persen bahkan jangan ada lagi anak tumbuh stunting.
Salah satu upaya untuk mengurangi kekerdilan adalah Jokowi-Ma'ruf akan menggunakan pendekatan dana desa.
"'Stunting' lebih banyak terjadi di perdesaan. Pemerintahan Jokowi memiliki program dana desa. Karena itu, Jokowi-Ma'ruf akan menggunakan pendekatan dana desa untuk mengurangi 'stunting'," tuturnya.
Jokowi-Ma'ruf akan meminta para kepala desa untuk memanfaatkan dana desa, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk perbaikan gizi warganya termasuk penguatan pos pelayanan terpadu (posyandu).
Dana desa juga untuk pembentukan badan usaha milik desa (BUMdes) yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Menurut Ida, anak harus ditempatkan sebagai tujuan di masa depan untuk menuju Indonesia maju.
"Sudah saatnya kita menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan negara yang maju," ujarnya.
Ida mengatakan untuk mencapai Indonesia maju diperlukan prasyarat yang cukup, yaitu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Terkait perlindungan anak, Ida mengatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf memiliki program pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak. Saat ini kekerdilan atau "stunting" masih menjadi salah satu masalah pembangunan anak di Indonesia.
Ida menjadi salah satu narasumber dalam kajian visi dan misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diadakan KPAI. Sebagai wakil dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, hadir Ledia Hanifah.
Ketua KPAI Susanto mengatakan presiden adalah pemimpin negara yang akan menentukan kualitas peradaban dan generasi di masa depan.
"Kita bisa melihat kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki komitmen yang kuat dalam pemajuan perlindungan anak," katanya.
Pemilihan Presiden 2019 akan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.
Baca juga: Pemerintah tambah dana ke daerah percepat penurunan "stunting"
Baca juga: Pakar: stunting bukan karena gen tapi faktor lingkungan
Baca juga: Deteksi stunting, amati berat badan anak
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
Tags: