Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan butuh kemauan politik atau "political will" dari pemerintah dalam upaya penguatan pertahanan dan keamanan khususnya di kelembagaan TNI.

Dia mengatakan pemerintahan Jokowi menjanjikan akan menempatkan 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menguatan pertahanan dan keamanan.

"Namun sayangnya 1,5 persen dari PDB apabila pertumbuhan ekonomi 7 persen, jadi kacau," kata Effendi dalam diskusi bertajuk "Quo Vadis TNI" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan 1,5 persen dari PDB sekitar Rp220 triliun lalu bayangkan dengan anggaran pertahanan dan keamanan China sebesar Rp3.000 triliun.

Menurut dia pemerintah menghadapi sisi dilematis, karena kita mendorong anggaran yang cukup dan ideal sebesar Rp200 triliun.

Namun di sisi lain dia mengatakan, minimnya anggaran itu bagaimana menyiasati pembangunan untuk meningkatkan kemampuan tempur kemampuan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan juga tentu kesejahteraan dari TNI itu sendiri.

"Apapun alasannya kalau selalu dikatakan negara tidak punya dana yang cukup, kenapa untuk yang lain cukup. Kenapa untuk infrastruktur cukup, apa gunanya infrastruktur kalau negara kita tidak aman, memang tidak bisa ditunda proyeknya Basuki itu," ujarnya.

Dia berharap masyarakat jangan mengumpat dan menghina TNI karena institusi tersebut perlu dibantu dalam upaya penguatan institusi.

Menurut dia, TNI telah menjaga dan mengorbankan jiwa dan raganya tanpa pamrih sehingga membutuhkan tiang penyangga pertahanan yang ada di TNI.