Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir dalam sambutan pembukaan Forum Konsultatif PBB (UNFC) ke-4 di Jakarta, Selasa, menyampaikan harapannya agar forum yang mempertemukan badan-badan PBB dan kementerian RI terkait dapat meningkatkan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas serta meminimalisasi tumpang tindih dan pengulangan implementasi program di Indonesia.
“Kami yakin komunikasi dan koordinasi yang baik akan mengarah pada sinergi yang lebih baik dan efektif untuk membantu Indonesia mencapai target SDGs berdasarkan prioritas pembangunan nasional kami,” kata Wamenlu.
Fachir menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi inti dari pembangunan berkelanjutan, karena itu ia sepenuhnya mendukung komitmen Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam mendayagunakan badan-badan PBB agar lebih responsif memberikan kontribusi yang berdampak besar bagi negara-negara anggota.
Untuk tujuan ini, mekanisme peninjauan bersama sebagaimana disepakati dalam pleno konsultatif terakhir pada 2018 akan menjadi komponen penting untuk mengukur pengembangan dan kemajuan program PBB, untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang penting, dan untuk memastikan program PBB terus sejalan dengan rencana pembangunan nasional.
“Salah satu pesan utama Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu adalah membuat PBB lebih responsif, bertanggungjawab, dan kredibel. PBB harus menjadi organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” tutur Wamenlu Fachir.
Koordinator Badan PBB untuk Indonesia Anita Nirody memuji inisiatif Indonesia untuk mempercepat implementasi SDGs, salah satunya dengan menyelenggarakan ASEAN Leaders Gathering di Bali akhir tahun lalu, yang disebutnya sebagai tonggak penting dalam memajukan kemitraan komprehensif antara ASEAN dan PBB.
Inisiatif tersebut sejalan dengan resolusi tentang reposisi sistem pembangunan PBB untuk memenuhi Agenda 2030 yang kompleks dan ambisius, yang telah diadopsi dalam Sidang Majelis Umum PBB 2018, melalui kemitraan yang lebih kuat dengan negara-negara anggota.
“Reformasi ini diharapkan akan mengarah pada dukungan operasional dan kebijakan yang lebih tinggi, teritegrasi, serta masukan kebijakan bagi pemerintah dan mitra nasional untuk memenuhi SDGs,” tutur Anita.
Di Indonesia, PBB akan segera menyiapkan Kemitraan PBB untuk Kerangka Pembangunan 2021-2025 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan prioritas nasional RI.
Baca juga: Pemerintah masukkan pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2020-2024
Baca juga: Kepala Bappenas sebut revolusi industri 4.0 bisa bantu capai SDGs
Baca juga: Kolaborasi pemerintah-swasta-donor jawaban atas keraguan berinvestasi SDGs