Kemendikbud : kesadaran pendidikan di daerah 3T masih rendah
12 Maret 2019 15:43 WIB
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriano saat memberikan sambutan di Markas Besar TNI-AD, Jakarta, Selasa (12/03/2019). (FOTO ANTARA/Indriani)
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Supriano mengatakan kesadaran masyarakat akan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih rendah.
"Akses pendidikan di daerah 3T mengalami beberapa kendala, di antaranya masih rendahnya kesadaran akan pendidikan di daerah itu," ujar Supriano dalam acara diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa.
Kendala lainnya yakni sarana dan prasarana masih belum maksimal, serta kuantitas dan kualitas guru belum memadai. Untuk itu, dia meminta agar prajurit TNI AD yang bertugas di perbatasan membantu masyarakat di daerah itu untuk peduli kepada pendidikan.
Beberapa waktu lalu, Kemendikbud mempunyai program Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM3T), kemudian Guru Garis Depan (GGD). Namun pada tahun ini program tersebut dievaluasi dan dihentikan sementara.
Untuk guru yang bertugas di daerah 3T akan mendapatkan sejumlah tunjangan khusus satu kali gaji dan penghargaan satu kali kenaikan pangkat.
"Artinya ketika guru ada di daerah 3T, maka otomatis golongan akan naik satu tingkat."
Supriano menjelaskan di daerah 3T juga mengalami kendala kekurangan guru di sekolah-sekolah. Oleh karena itu pihaknya bersama TNI AD menjalin kerja sama yang mana prajurit yang bertugas di perbatasan akan diperbantukan mengajar, terutama di sekolah yang kekurangan guru.
"Ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kekurangan guru yang ada di daerah 3T. Banyak sekolah di daerah 3T yang kekurangan guru," katanya.
Kerja sama antara Kemendikbud dan TNI tersebut di antaranya penguatan kompetensi dalam penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran di kelas kepada personel TNI AD pada satuan pendidikan di daerah 3T, program penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, pemantauan dan evaluasi.
Dalam kesempatan itu, Kemendikbud juga memberikan bimbingan teknis kepada 900 personel, yang terdiri atas 450 orang TNI AD dari Batalyon 600 Raider Balikpapan yang akan bertugas di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan 450 orang TNI AD dari Batalyon 303 Raider Garut yang akan bertugas di Malinau, Kaltara.
Para personel TNI AD sebelum berangkat ke daerah penugasan mendapatkan pelatihan bagaimana mengajar yang menyenangkan. Para prajurit tersebut akan dibekali lima kemampuan yakni penguatan karakter, bela negara, baca, tulis, hitung (calistung), kecakapan hidup dan kepanduan.
"Selama ini memang TNI yang membantu mengisi kekurangan guru di daerah tersebut. Kami berharap dengan kerja sama ini bisa meningkatkan akses layanan pendidikan di daerah 3T," demikian Supriano.
"Akses pendidikan di daerah 3T mengalami beberapa kendala, di antaranya masih rendahnya kesadaran akan pendidikan di daerah itu," ujar Supriano dalam acara diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa.
Kendala lainnya yakni sarana dan prasarana masih belum maksimal, serta kuantitas dan kualitas guru belum memadai. Untuk itu, dia meminta agar prajurit TNI AD yang bertugas di perbatasan membantu masyarakat di daerah itu untuk peduli kepada pendidikan.
Beberapa waktu lalu, Kemendikbud mempunyai program Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM3T), kemudian Guru Garis Depan (GGD). Namun pada tahun ini program tersebut dievaluasi dan dihentikan sementara.
Untuk guru yang bertugas di daerah 3T akan mendapatkan sejumlah tunjangan khusus satu kali gaji dan penghargaan satu kali kenaikan pangkat.
"Artinya ketika guru ada di daerah 3T, maka otomatis golongan akan naik satu tingkat."
Supriano menjelaskan di daerah 3T juga mengalami kendala kekurangan guru di sekolah-sekolah. Oleh karena itu pihaknya bersama TNI AD menjalin kerja sama yang mana prajurit yang bertugas di perbatasan akan diperbantukan mengajar, terutama di sekolah yang kekurangan guru.
"Ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kekurangan guru yang ada di daerah 3T. Banyak sekolah di daerah 3T yang kekurangan guru," katanya.
Kerja sama antara Kemendikbud dan TNI tersebut di antaranya penguatan kompetensi dalam penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran di kelas kepada personel TNI AD pada satuan pendidikan di daerah 3T, program penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, pemantauan dan evaluasi.
Dalam kesempatan itu, Kemendikbud juga memberikan bimbingan teknis kepada 900 personel, yang terdiri atas 450 orang TNI AD dari Batalyon 600 Raider Balikpapan yang akan bertugas di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan 450 orang TNI AD dari Batalyon 303 Raider Garut yang akan bertugas di Malinau, Kaltara.
Para personel TNI AD sebelum berangkat ke daerah penugasan mendapatkan pelatihan bagaimana mengajar yang menyenangkan. Para prajurit tersebut akan dibekali lima kemampuan yakni penguatan karakter, bela negara, baca, tulis, hitung (calistung), kecakapan hidup dan kepanduan.
"Selama ini memang TNI yang membantu mengisi kekurangan guru di daerah tersebut. Kami berharap dengan kerja sama ini bisa meningkatkan akses layanan pendidikan di daerah 3T," demikian Supriano.
Pewarta: Indriani
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
Tags: