Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta kabupaten/kota di wilayahnya untuk menyiapkan sumber daya manusia yakni putra-putri Bumi Cenderawasih yang ingin masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi praja.

Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, di Jayapura, Selasa (12/3), mengatakan artinya tidak hanya berpatokan pada 80 persen orang asli Bumi Cenderawasih (OAP).

"Ini harus disiapkan sedini mungkin guna memenuhi 80 persen yang sudah diberikan kepada anak-anak Papua dan Papua Barat," katanya.

Menurut Elysa, tahun ini, Pemprov Papua tidak akan meminta afirmasi dalam penerimaan calon praja IPDN, pasalnya hal ini menjasi satu kesenjangan bagi anak-anak Bumi Cenderawasih yang lulus dan menjalani studi di lembaga tersebut.

"Afirmasi ini menyebabkan ada perbedaan di antara praja, yang mana ada ungkapan lulus karena afirmasi standarnya di bawah dari lulusan murni, hal ini yang kami tidak inginkan, karena ada kesenjangan di antara anak-anak Papua," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga meminta masing-masing kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengawal proses legitimasi (keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud di Majelis Rakyat Papua (MRP).

"Seperti ini harus dikawal sampai selesai, jangan biarkan anak-anak kita pergi sendiri karena ini menjadi tanggung jawab masing-masing BKD kabupaten/kota," katanya lagi.

Senada dengan Elysa Auri, Kepala BKD Provinsi Papua mengatakan penerimaan praja IPDN 2019/2020 di wilayahnya akan lebih memprioritaskan orang asli Bumi Cenderawasih (OAP). ***3***