Jakarta (ANTARA) - Calon presiden (capres) petahana Joko Widodo akan menghadapi sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan jika terpilih lagi untuk periode kedua pada 2019-2024.

Pengamat politik Jerry Massie dari Indonesian Public Institute (IPI) mengatakan hal itu di Jakarta, Senin, menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang dipublikasi di Jakarta, Minggu (10/3).

Menurut Jerry Massie, pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin kemungkinan akan memenangkan pemilu presiden 2019, karena berdasarkan hasil survei SMRC memiliki elektabilitas 54,9 persen, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya memiliki elektabilitas 32,1 persen. Padahal, pelaksanaan pemilu pada 17 April mendatang hanya tersisa 35 hari.

Jerry menilai, jika capres petahana Joko Widodo memenangkan pemilu presiden 2019, tugasnya tetap tidak mudah, karena ada sejumlah PR yang harus dikerjakan dan diselesaikannya, mulai dari pelunasan utang luar negeri, perbaikan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, hingga perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut Jerry, Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada 2017 berada di peringkat 113 dari 188 negara, kemudian pada 2018 di posisi 108 dari 187 negara.

Pembangunan infrastruktur baik jalan raya, jalan desa, jembatan, pelabuhan, bandara, menurut dia, adalah langkah baik untuk percepatan pembangunan lainnya, tapi tetap harus diimbangi dengan perbaikan kualitas SDM.

Selama empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah membangun 616 km jalan tol di Pulau Jawa, 941 km jalan tol di luar Pulau Jawa, serta 3.432 km jalan nasional, serta hampir 2.000 km jalan desa, di seluruh Indonesia. "Ini prestasi yang luar biasa," katanya.

Jerry menambahkan, Presiden Joo Widodo juga mengalokasikan dana desa, pada 2019 sebesar Rp70 trilun, pada 2018 Rp60 triliun, 2016 Rp46,9 triliun. "Alokasi dana desa ini harus ada keterlibatan warga desa dalam pengawasannya sehingga lebih transparan," katanya.

Dia berharap, adanya alokasi dana desa yang besar dapat diimbangi menurunkan angka kemiskinan di desa. Berdasarkan data BPS pada September 2018, angka kemiskinan 9,66 persen. "Dengan alokasi dana desa diharapkan angka kemiskinan dapat turun lagi hingga lima persen," katanya.