Bandung (ANTARA) - Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo menegaskan bahwa konsesi lahan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan swasta haruslah produktif.

"Memberikan konsesi (kepada) perusahaan itu juga legal legal saja, tidak ada masalah, tetapi lahan itu harus produktif, lahan itu harus memberikan manfaat kepada negara, lahan itu harus memberikan manfaat kepada rakyat," kata Jokowi di Monumen Perjuangan, Bandung, Jawa Barat pada Minggu.

Jokowi menyampaikan hal itu dalam acara "Deklarasi Dukungan Alumni Jabar Ngahiji" di Monumen Perjuangan, Bandung yang dihadiri juga oleh sejumlah tokoh seperti Bimbo, Purwacaraka, dan massa lainnya.

Soal lahan tersebut sebelumnya sempat ramai dibicarakan pasca debat capres pada 17 Februari 2019. Saat itu Jokowi mengatakan bahwa lawannya capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare juga di Aceh Tengah 120.000 hektare namun pembagian tersebut disebut tidak terjadi pada pemerintahan Jokowi.

Menjawab pernyataan Jokowi, Prabowo mengakui menguasai lahan tersebut. Namun, Prabowo mengaku hanya memiliki hak guna usaha (HGU) sementara tanah tersebut milik negara. Prabowo pun merelakan tanahnya dikembalikan ke negara bila diminta.

"Tapi kalau lahannya 5 kali lipat lebih dari Provinsi Jakarta, 5 kalinya Jakarta lahan itu," tambah Jokowi yang ditanggapi dengan teriakan "balikin, balikin" oleh ribuan massa yang memenuhi lokasi monumen tersebut.

Prabowo dalam debat itu juga berjanji akan mewujudkan Pasal 33 UUD 1945, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Saya meyakini dengan optimisme, saya meyakini bukan pesimisme kita akan bersama-sama membawa negara ini maju. Jangan sampai ada yang teriak-teriak pesimisme lagi. Jangan juga ada yang teriak-teriak pasal 33, pasal 33, jangan sampai ada lagi yang teriak-teriak 1 persen menguasai 90 persen aset, tapi dia sendiri memiliki 5 kali Provinsi Jakarta lahannya," tegas Jokowi.

Massa pun kembali meneriakkan kata-kata "balikin, balikin".

"Balikin, balikin kaya lagunya Slank saja. Justru saya yang dituding-tuding, 'wong' saya ini memberikan konsesi, memberikan hutan sosial, membagikan sertifikat kepada rakyat kok katanya tidak berguna, tidak bermanfaat," ungkap Jokowi.

Totalnya, kata Jokowi, sudah sekitar 2,6 juta hektar dari 12,7 hektar yang disiapkan pemerintah.

"Yang sudah saya bagikan kepada koperasi, kepada pondok pesantren, kepada rakyat, kepada petani, kepada nelayan, berupa konsesi-konsesi selama 35 tahun sudah 2,6 juta hektar, selama 4 tahun, selama 4 tahun," ungkap Jokowi.

Jokowi menyampaikan di seluruh tanah air ada 126 juta bidang tanah di Indonesia yang seharusnya bersertifikat tapi hanya 46 juta yang memiliki akta tanah pada 2015. Bila per tahun Badan Pertanahan Nasional hanya menghasilkan 500 ribu sertifikat, artinya butuh 150 tahun untuk menjadikan 126 juta lahan itu bersertifikat.

Ia pun menargetkan kepada BPN untuk mengeluarkan 5 juta sertifikat pada 2017, 7 juta sertifikat pada 2018 dan 9 juta sertifikat pada 2019 dan seluruhnya tercapai.

"Sertifikat yang sudah kita berikan kepada rakyat sertifikat tanda bukti hukum hak atas tanah yang sudah kita berikan sudah lebih dari 16 juta sertifikat, kok dibilang katanya tidak bermanfaat. Apa pengennya semua diberikan kepada yang gede gede saja?" tegas Jokowi.