Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah mengumpulkan para kepala SMA, SMK dan SLB se Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba dan Selayar di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bantaeng, Sabtu, sebagai bagian dari proses peningkatan layanan pendidikan di daerah tersebut.

Pada acara silaturahmi yang dihadiri 170 kepala sekolah ini, gubernur mendengarkan dan mencari tahu apa yang menjadi persoalan para kepala sekolah.

"Ini kita ingin melihat bahwa gairah pendidikan ini harus kita tingkatkan, kepala sekolah-sekolah ini harus diberikan mood yang baik, jangan diberikan beban yang berat," katanya.

Hal pertama kali yang ingin dilakukannya saat dilantik bersama wakilnya Andi Sudirman Sulaiman, adalah bagaimana mengembalikan guru-guru yang dikirim jauh dan terpisah dari keluarga dapat kembali bersama.

"Dan dalam masa enam bulan ini, oleh aturan telah memungkinkan untuk mengembalikan kepala sekolah itu, yang mendapat tugas jauh dan kembalikan ke keluarganya," sebutnya.

Tujuan silaturahmi ini, lanjutnya adalah bagaimana antara provinsi dan kabupaten dapat bersinergi. UU No. 23/2014 mengatur pembagian urusan pendidikan antara pemerintah pusat dengan daerah. Dimana menyerahkan pendidikan SMA/SMK ke provinsi. Nurdin berharap, aturan ini tidak membuat kaku sinergi yang ada.

"Apa yang terjadi, kepala cabang dinas atasannya Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga diabaikan wilayah kabupaten/kota bersangkutan," lanjutnya.

Ke depan di bawah kendali provinsi, ia berharap koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota bisa bersinergi dengan baik.

"Saya akan meminta pandangan-pandangan bupati, orang mungkin dipindahkan, mau diangkat harus minta izin bupati. Karena SMA/SMK di wilayahnya," ujarnya didampingi Bupati Bantaeng, Ilham Azikin.

Aspirasi dari Selayar misalnya. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Selayar, Drs Daeng Ngilau, menyampaikan layanan pendidikan akan meningkat jika fokus disasar delapan standar nasional pendidikan. Diantaranya, standar tenaga pendidik. Permasalahan klasik adalah tidak meratanya distribusi tenaga kependidikan.

"Di Selayar itu pada tiga tahun lalu, diadakan unit sekolah baru, satu SMA dan satu SMK. Sampai hari ini belum ada guru PNSnya, apalagi tata usahanya, semua itu mengandalkan tenaga honorer," ujarnya.

Di akhir pertemuan, Nurdin Abdullah menyampaikan, setelah pertemuan tersebut, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan kabupaten/kota untuk menjelaskan blue print (desain) pendidikan Sulsel. Ia juga menekankan agar SMK yang ada dapat mengembangkan kearifan lokal di wilayah masing-masing.