Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur(Jatim), Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat terlibat langsung menangani daerah terdampak banjir di daerah itu.

“Ini sangat penting untuk mempercepat pemulihan dampak yang diakibatkan banjir di sejumlah daerah di Jatim,” katanya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, OPD di Pemprov Jatim harus ikut menangani bencana banjir dan berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah setempat, agar mempercepat pemulihan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Pembagiannya, kata dia, yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan BPBD Jatim menangani daerah Pacitan, Madiun, Magetan dan Ngawi.

Daerah Trenggalek dan Nganjuk ditangani oleh Dinas PU SDA dan Dinas ESDM, selanjutnya daerah Tulungagung, Kediri dan Blitar ditangani Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan.

Kemudian, daerah Sidoarjo, Gresik dan Probolinggo menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM dan Disperindag, sedangkan daerah Bojonegoro dan Tuban menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.

“Khusus Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, penanganan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk seluruh daerah terdampak banjir atau 15 kabupaten,” ujarnya..

Tidak itu saja, untuk kebutuhan pembagian sembako pada 15 kabupaten terdampak banjir menjadi tanggung jawab BPBD, Dinas Sosial dan Biro Kesejahteraan Sosial.

“Untuk sembako harus diupayakan agar bisa sampai pada masyarakat yang paling terpencil, dan jika tidak dapat diakses oleh transportasi kendaraan maka menggunakan perahu karet dibantu oleh relawan,” katanya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut juga berpesan kepada seluruh kepala OPD harus terus berkoordinasi dengannya maupun Wagub Jatim Emil Dardak serta kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir.

“Jangan lupa siapkan solusi penanganannya agar masyarakat dapat segera bangkit dan ekonominya tetap berjalan baik,” kata mantan Menteri Sosial tersebut.