Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggandeng sejumlah organisasi perempuan untuk menjadi mitra strategis pemerintah provinsi setempat sekaligus dalam menangani berbagai permasalahan sosial.

"Harapannya, dengan melibatkan organisasi wanita maka permasalahan sosial mampu diselesaikan hingga akar rumput," ujarnya usai penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemprov Jatim dan tujuh organisasi wanita di Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat malam.

Ketujuh organisasi wanita tersebut adalah Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jatim, PW Aisyiyah Jatim, PW Fatayat NU Jatim, Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jatim, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jatim, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jatim, dan Pimpinan Wanita Katolik RI DPD Jatim.

Menurut dia, hulu berbagai masalah sosial adalah masih banyaknya masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi sehingga mereka tidak bisa memiliki kartu keluarga (KK) yang menyebabkan anaknya tidak memiliki akta kelahiran.

"Akibatnya, mereka tidak bisa mendapatkan atau terdaftar dalam program sosial pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Program Keluarga Harapan (PKH)," ucapnya.

Selain itu, kata dia, dengan melibatkan organisasi wanita maka pembagian segmennya akan lebih jelas dan efektif, semisal masalah ekonomi perempuan melibatkan IWAPI, posyandu dengan PKK, kemudian masalah konseling perempuan dan anak bisa melibatkan Muslimat, Fatayat, Aisyiyah maupun Nasiyatul Aisyiyah.

Selain masalah sosial, berbagai masalah mendasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian serius Pemprov Jatim dalam menggandeng organisasi wanita.

"Semoga kerja sama yang merupakan bagian upaya penguatan perempuan mampu meningkatkan layanan menyentuh lini bawah terutama kaum perempuan, serta mampu memberikan perlindungan kepada kaum perempuan secara maksimal," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim Rahayu mengatakan, wanita memegang peranan penting dalam pembangunan daerah sehingga diharapkan pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi bagi pembangunan Jatim.

"Kerja sama ini nantinya secara teknis akan dibicarakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan baik sehingga perempuan di Jatim lebih tangguh dan mandiri," katanya. ***3***