Aksi jalan kaki warnai Hari Perempuan Internasional 2019
8 Maret 2019 18:52 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) dan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf (kanan) menyerahkan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Peringatan Hari Perempuan Internasional di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018). DPR memberikan sejumlah penghargaan dalam memperingati Hari Perempuan Internasional diantaranya penghargaan kepada Sri Mulyani sebagai menteri perempuan berprestasi. (ANTARA /Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA) - Peringatan Hari Perempuan Internasional 2019 yang diperingati setiap 8 Maret di Jakarta diwarnai dengan aksi jalan kaki dari Bundaran Bank Indonesia hingga Taman Aspirasi di depan Istana Merdeka.
"Lebih dari 65 organisasi kemasyarakatan dengan lebih 2.000 massa akan bergabung dalam Gerakan Bersama Perempuan Tuntut Ruang Hidup Demokratis, Sejahtera, Setara dan Bebas Kekerasan," kata juru bicara Komite International Women's Day 2019 Mutiara Ika Pratiwi dalam pernyataan pers di Jakarta, Jumat.
Aksi jalan kaki dimulai sejak pukul 12.00 WIB hingg 15.00 WIB. Peringatan Hari Perempuan Internasional 2019 mengambil tema utama "Panggung Politik Independen Perempuan".
Mutiara mengatakan peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum politik bagi perempuan untuk menyuarakan agenda politik perempuan independen.
"Perempuan dan masyarakat marjinal masih menghadapi situasi penyempitan ruang demokrasi, pemiskinan, ketimpangan sosial dan kriminalisasi serta kekerasan seksual," kata Mutiara.
Mengambil momentum Pemilihan Umum 2019, Komite International Women's Day 2019 menggelar Panggung Refleksi "Politik Independen Perempuan".
Panggung refleksi diisi orasi dan ekspresi kesenian dari para pegiat perempuan seperti Gunarti, yang memperjuangkan ruang hidup dan kelestarian alam dari kerusakan akibat pendirian pabrik semen di Kendeng, dan Sumiarsih, pelopor Aksi Kamisan yang menuntut negara segera menyelesaikan sembilan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Aksi bersama "Panggung Politik Independen Perempuan" akan menjadi gerakan bersama tanpa memihak calon yang maju dalam Pemilihan Umum 2019.
"Aksi tersebut sekaligus membangun kekuatan politik independen perempuan sebagai dorongan perubahan yang selama ini terpinggirkan dan gagal disuarakan oleh setiap pemerintahan yang dihasilkan dari pesta demokrasi setiap lima tahun sekali," katanya.
Baca juga: Komnas Perempuan catat 2018 banyak terjadi kekerasan berbasis siber
Baca juga: Aksi Hari Perempuan juga merespons larangan bercadar
"Lebih dari 65 organisasi kemasyarakatan dengan lebih 2.000 massa akan bergabung dalam Gerakan Bersama Perempuan Tuntut Ruang Hidup Demokratis, Sejahtera, Setara dan Bebas Kekerasan," kata juru bicara Komite International Women's Day 2019 Mutiara Ika Pratiwi dalam pernyataan pers di Jakarta, Jumat.
Aksi jalan kaki dimulai sejak pukul 12.00 WIB hingg 15.00 WIB. Peringatan Hari Perempuan Internasional 2019 mengambil tema utama "Panggung Politik Independen Perempuan".
Mutiara mengatakan peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum politik bagi perempuan untuk menyuarakan agenda politik perempuan independen.
"Perempuan dan masyarakat marjinal masih menghadapi situasi penyempitan ruang demokrasi, pemiskinan, ketimpangan sosial dan kriminalisasi serta kekerasan seksual," kata Mutiara.
Mengambil momentum Pemilihan Umum 2019, Komite International Women's Day 2019 menggelar Panggung Refleksi "Politik Independen Perempuan".
Panggung refleksi diisi orasi dan ekspresi kesenian dari para pegiat perempuan seperti Gunarti, yang memperjuangkan ruang hidup dan kelestarian alam dari kerusakan akibat pendirian pabrik semen di Kendeng, dan Sumiarsih, pelopor Aksi Kamisan yang menuntut negara segera menyelesaikan sembilan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Aksi bersama "Panggung Politik Independen Perempuan" akan menjadi gerakan bersama tanpa memihak calon yang maju dalam Pemilihan Umum 2019.
"Aksi tersebut sekaligus membangun kekuatan politik independen perempuan sebagai dorongan perubahan yang selama ini terpinggirkan dan gagal disuarakan oleh setiap pemerintahan yang dihasilkan dari pesta demokrasi setiap lima tahun sekali," katanya.
Baca juga: Komnas Perempuan catat 2018 banyak terjadi kekerasan berbasis siber
Baca juga: Aksi Hari Perempuan juga merespons larangan bercadar
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
Tags: