Dinas Sosial Sumatera Selatan pada 2019 ini berupaya melanjutkan pembentukan kampung siaga bencana di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota itu secara bertahap.
"Sekarang ini belum seluruh daerah membentuk kampung siaga, melihat kondisi tersebut pembentukannya perlu diteruskan hingga terbentuk di seluruh kabupaten dan kota," kata Kepala Dinas Sosial Sumsel Rosyidin Hasan di Palembang, Jumat.
Kampung siaga bencana perlu dibentuk di setiap kabupaten dan kota karena berperan besar dalam melakukan tindakan cepat membantu masyarakat yang terkena suatu bencana.
Melihat besarnya peran dan masih banyak daerah yang belum memiliki kampung siaga bencana, pihaknya terus berupaya mengembangkan kampung tersebut sehingga jika terjadi bencana di suatu daerah dapat lebih cepat ditanggulangi dan bisa diminimalkan timbulnya masalah sosial, katanya.
Dia menjelaskan, sesuai Undang Undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dinas sosial diwajibkan membina masyarakat mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam yang bisa menimbulkan berbagai permasalahan sosial.
Salah satu upaya menjalankan amanat UU tersebut, pihaknya secara bertahap membentuk kampung siaga bencana minimal satu unit setiap kabupaten dan kota di provinsi yang tergolong cukup rawan dilanda bencana.
Untuk membentuk kampung siaga bencana diperlukan 100 tenaga sukarelawan yang telah dibekali dengan keterampilan menggunakan peralatan penanggulangan bencana dan evakuasi korban.
Sukarelawan kampung siaga bencana selama ini dinilai dan telah dirasakan masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam membantu korban bencana.
Keberadaan sukarelawan yang terlatih dan didukung peralatan yang memadai sangat diharapkan masyarakat, berdasarkan kondisi tersebut pihaknya terus menprogram pengembangannya sehingga bisa membantu masyarakat yang terkena bencana secara maksimal, ujar Rosyidin. ***3***
Kampung siaga bencana perlu dibentuk di setiap kabupaten dan kota karena berperan besar dalam melakukan tindakan cepat membantu masyarakat yang terkena suatu bencana.
Melihat besarnya peran dan masih banyak daerah yang belum memiliki kampung siaga bencana, pihaknya terus berupaya mengembangkan kampung tersebut sehingga jika terjadi bencana di suatu daerah dapat lebih cepat ditanggulangi dan bisa diminimalkan timbulnya masalah sosial, katanya.
Dia menjelaskan, sesuai Undang Undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dinas sosial diwajibkan membina masyarakat mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam yang bisa menimbulkan berbagai permasalahan sosial.
Salah satu upaya menjalankan amanat UU tersebut, pihaknya secara bertahap membentuk kampung siaga bencana minimal satu unit setiap kabupaten dan kota di provinsi yang tergolong cukup rawan dilanda bencana.
Untuk membentuk kampung siaga bencana diperlukan 100 tenaga sukarelawan yang telah dibekali dengan keterampilan menggunakan peralatan penanggulangan bencana dan evakuasi korban.
Sukarelawan kampung siaga bencana selama ini dinilai dan telah dirasakan masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam membantu korban bencana.
Keberadaan sukarelawan yang terlatih dan didukung peralatan yang memadai sangat diharapkan masyarakat, berdasarkan kondisi tersebut pihaknya terus menprogram pengembangannya sehingga bisa membantu masyarakat yang terkena bencana secara maksimal, ujar Rosyidin. ***3***