Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI mendukung penuh langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda untuk menjual saham PT Delta Djakarta karena lebih banyak mudaratnya.

"Sejak awal, Gerindra mendukung saham tersebut agar dijual. Tidak perlu argumen lagi karena lebih banyak mudaratnya," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Muhamad Taufik, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Diketahui, PT Delta Djakarta adalah produsen dan distributor beberapa merek bir terbaik di dunia di bawah Anker, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih. Perusahaan ini juga merupakan tokoh kunci dalam non-alkohol pasar minuman dengan merek Sodaku dan Soda Ice.

Menurut dia, tanpa saham itu Pemprov DKI juga tetap memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.

"Jadi, sejak awal Gerindra sudah mendukung. Bagaimana tak mendukung, kami yang usung. Itu kan janji kampanye. Jadi, tak perlu berargumen lagi," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menjelaskan, saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Rp 1 triliun dan dalam setahun hanya mendapatkan deviden Rp50 miliar, sehingga untuk mencapai Rp1 triliun membutuhkan waktu 20 tahun.

"Pemprov DKI rugi. Makanya lebih baik jual. Kami di Fraksi Gerindra DPRD DKI sudah bulat. Masih banyak pemasukan. Lagian, yang buat atau yang jual dosanya lebih besar. Artinya, Pemprov DKI stop produksi dosa. Ya dengan lepas saham PT Delta Djakarta," tuturnya.

Selain keinginan masyarakat, kata Ketua Seknas Prabowo-Sandi itu, pelepasan saham merupakan janji Anies saat mencalonkan diri menjadi gubernur.

Dia menilai sangat wajar jika Anies ingin menepati janjinya. Oleh karena itu, Taufik menegaskan upaya tersebut seharusnya tidak dihalang-halangi.

Alasan lainnya, lanjut dia, konsumsi minuman keras diharamkan bagi yang beragama Islam karena jika Pemprov DKI memiliki saham di perusahaan penyedia bir, maka itu berarti mendukung produksi miras dan yang mendapat dosa bukan hanya konsumen miras, namun juga yang memproduksi.

"Ini besar sekali dosanya," tegas Taufik.

Baca juga: Anies sampaikan DPRD tidak setuju penjualan saham perusahaan bir