Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan desa mandiri di kabupaten itu.

"Saat ini, IPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 adalah 65,99 dana masih berada di bawah IPM Provinsi Kalbar," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkayang di Aula Kantor Bupati Kabupaten Bengkayang, Rabu.

Untuk membantu Pemkab Bengkayang meningkatkan IPM, khususnya dari sisi pendidikan, mulai tahun ini, Pemprov Kalbar akan gratiskan pendidikan SMA maupun SMK di 14 kabupaten/kota di Kalbar.

"Kami akan serahkan beasiawa kepada anak didik di Kabupaten Bengkayang untuk agar menikmati pendidikan gratis. Mudah-mudahan dengan kita membebaskan biaya sekolah tingkat SMA dan SMK kita akan mendapatkan SDM yang baik kedepannya," ujarnya.

Dia mengatakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sebagaimana misi keempat pasangan Gurbernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023, yakni mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian dan pengurangan kesenjangan ditargetkan ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 5,35 persen, Gini Rasio menjadi 0,33, tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,63 persen dan angka kemiskinan menjadi 6,43 persen.

Sementara, Jumlah desa mandiri pada 2020 yang ditargetkan Pemprov Kalbar menjadi 159 desa. Dari 2.031 desa ini, Pemprov Kalbar baru memiliki 1 desa Mandiri di Kabupaten Kayong Utara.

"Target kita, Tahun 2020 nanti kita targetkan dari 1desa mandiri menjadi 159 desa mandiri. Saya harap Bupati Bengkayang dapat mendukung program-program kita untuk menciptakan desa mandiri di Kabupaten Bengkayang," ujarnya.

Di samping itu, sejak 2017, Kabupaten Bengkayang memiliki 124 desa, dari 124 Desa ini terdapat 26 desa sangat tertinggal, kemudian 74 desa tertinggal, 20 desa berkembang dan 2 desa maju.

"Tahun 2020 nanti kita minta Pemkab Bengkayang dapat dikembangkan lagi menuju desa mandiri," katanya.

Dia mengatakan program-program pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023 dalam penyusunan RAPBD Provinsi Kalbar selalu meminta kepada DPRD Kalbar agar dapat mengarahkan pokok-pokok pikiran kita dalam perwujudan desa mandiri di Kalbar.

"Apa yang akan kita bangun dan akan kita laksanakan memperbanyak desa mandiri bisa terwujud dengan cepat," ujarnya.