Jakarta (ANTARA) - Women's March yang merupakan aksi kolektif berbagai organisasi dengan berbagai latar belakang untuk menyuarakan hak-hak perempuan dan kelompok marjinal serta minoritas akan digelar pada Sabtu (27/4).

"Women's March Jakarta 2019 akan diselenggarakan pada akhir April, menghindari politisasi menjelang Pemilu 17 April, agar 'march'-nya bebas dari unsur politik," kata Ketua Women's March Jakarta 2019 Fahmia "Mia" Badib melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Mia mengatakan penyelenggaraan setelah Pemilu untuk menghindari politisasi tersebut dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan para peserta.

Selain itu, penyelenggaraan pada akhir April sekaligus untuk merayakan Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April. Menurut Mia, Hari Kartini bukan sekadar merayakan baju tradisional dan keahlian memasak.

"Kami ingin merebut kembali makna asli Hari Kartini. Kami ingin merayakan RA Kartini sebagai salah satu tokoh perempuan terpenting dalam sejarah Indonesia dan mengingat kontribusi beliau kepada perjuangan hak perempuan," tuturnya.

Lebih dari 50 lembaga swadaya masyarakat dan komunitas akan terlibat dalam menyusun tuntutan yang akan disuarakan serta membantu penyelenggaraan Women's March Jakarta 2019.

Lembaga swadaya dan komunitas itu antara lain Amnesty International Indonesia, Arus Pelangi, Institut Perempuan, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Koalisi Perempuan Indonesia, Keluarga Besar Buruh Migran (Kabar Bumi), Kapal Perempuan, LBH APIK, Perempuan AMAN dan Trade Rights Union Centre (TURC).

"Daftar tuntutan akan segera diluncurkan April mendatang. Tuntutan akan merangkum beberapa permasalahan. Lebih dari itu, Women's March Jakarta berupaya menjadi ruang yang aman bagi semua orang dengan beragam identitas," katanya.

Beberapa permasalahan yang kemungkinan masuk dalam daftar tuntutan antara lain pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta penghapusan atau perubahan undang-udang dan peraturan daerah yang diskriminatif.

Kemudian, penerapan sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender, peningkatan keterwakilan politik perempuan dan penerapan perlindungan sosial yang adil gender dan inklusif.

Women's March Jakarta juga akan meluncurkan kampanye penggalangan dana untuk tiga mitra kunci, yaitu LBH APIK, Jala PRT dan Kabar Bumi, bekerja sama dengan KitaBisa.com untuk menggalang dana Rp100 juta untuk dalam rangka peningkatan layanan perlindungan hak perempuan.

Women's March Jakarta merupakan gerakan yang dipelopori Jakarta Feminist Discussion Group (JFDG) yang sebelumnya diadakan pada 4 Maret 2017 dengan sekitar 800 peserta dan 3 Maret 2018 dengan sekitar 2.000 peserta.

Women's March 2019 tidak hanya diadakan di Jakarta, tetapi juga 24 wilayah lain seperti Lampung, Bandung, Malang, Surabaya, Manado, Cirebon, Bali, Ternate, Yogyakarta, Indramayu, Serang, Medan, Pontianak dan Blitar.

Women's March adalah gerakan kepemimpinan perempuan asal Amerika Serikat yang menyediakan pendidikan interaksional dalam beragam isu dan membukakan puntu untuk aktivis akar rumput untuk menjangkau komunitas lokal melalui pelatihan, program penjangkauan dan acara lainnya.

Baca juga: Women's March Jakarta 2018 desak penghapusan kekerasan berbasis gender
Baca juga: Rieke: RUU PPRT diupayakan masuk prolegnas
Baca juga: Komnas Perempuan minta pemerintah terapkan kebijakan sensitif gender