Jakarta (ANTARA News) - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara Masni mengatakan kaum perempuan di Maluku Utara masih menghadapi banyak permasalahan untuk terjun ke dunia politik.

"Keterwakilan perempuan di Maluku Utara masih jauh dari 30 persen. Padahal 2030 Indonesia mau menuju Planet 50:50," kata Masni dalam bincang media yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta, Jumat.

Masni mengatakan dari 252 anggota legislatif yang duduk di DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota di Maluku Utara, hanya ada 27 anggota legislatif perempuan atau 10,71 persen.

Menurut Masni, masih banyak permasalahan yang dihadapi perempuan, termasuk di Maluku Utara, untuk terjun ke politik. Di sisi perempuan sendiri, masih banyak perempuan yang belum mau terjun ke politik karena banyak alasan.

Di sisi eksternal, masih banyak partai politik yang belum memberikan kesempatan kepada politisi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Perempuan harus menunjukkan prestasinya tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Pemilih perempuan juga harus mau memilih perempuan berkualitas sebagai anggota legislatif, yang bisa melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan," tuturnya.

Calon anggota DPRD Kota Ternate dari Partai NasDem Nurlaela Syarif mengatakan keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya masalah kuantitas, melainkan juga kualitas.

"Ada anggota legislatif perempuan, bahkan bisa menjadi ketua DPRD tetapi belum tentu bisa berkontribusi untuk memperjuangkan kepentingan perempuan," katanya.

Nurlaela mengatakan perempuan harus mengerti perannya dalam masyarakat, termasuk di bidang politik. Dengan begitu, perempuan bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Sementara itu, calon anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Partai Golkar Elvri Conoras mengatakan di Maluku Utara perempuan yang terjun ke politik sempat dipandang sebagai hal yang aneh.

"Karena politik dianggap sebagai bidangnya laki-laki, sehingga perempuan yang terjun ke politik dianggap aneh. Perempuan banyak dibatasi oleh adat dan budaya," katanya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan bincang media bertema "Perempuan Maluku Utara Bangkit Menuju Pemilihan Legislatif 2019". Acara tersebut dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Margareth Robin.

Baca juga: Legislator: tidak semua parpol perhatikan kuota caleg perempuan
Baca juga: Pemerintah berupaya tingkatkan keterwakilan perempuan di legislatif