Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Azrul Tanjung mengatakan pemerintahan Joko Widodo sangat menghargai para ulama.

"Pemerintahan Jokowi-JK tidak pernah melakukan kriminalisasi ulama. Habib Rizieq dan Abu Bakar Baasir dijebloskan ke penjara bukan di era Presiden Joko Widodo," ujar Azrul di Jakarta, Rabu.

Dia membantah tudingan banyak pihak yang menyebutkan kriminalisasi ulama terjadi pada pemerintahan Jokowi. Menurut dia, isu kriminalisasi ditarik-tarik untuk menjatuhkan Jokowi.

Azrul yang juga koordinator Garda Matahari Pusat ini menambahkan, untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terutama umat Islam, timnya sengaja ke sejumlah daerah.

"Saya baru saja dari Kalimantan Barat. Di sana seluruh kiai, habib, dan santri memberikan dukungan. Bahkan mereka menggelar Kalimantan Barat Bersalawat untuk menangkan Jokowi-Ma'ruf," terang dia.

Dia juga meminta para seluruh kiai, habib, dan para santri turut menginformasikan program kerja nyata pemerintah dan mengedukasi masyarakat agar tidak percaya kabar bohong.

Azrul menambahkan banyaknya kabar bohong dan ujaran kebencian di tahun politik berpeluang membenturkan anak bangsa. Keberadaan kabar bohong dan ujaran kebencian juga akan membuat demokrasi akan berjalan mundur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meluruskan berita bohong itu dan meneralisir ujaran kebencian.

"Jangan sampai masyarakat menerima informasi sesat dan ikut menyebarkannya," ucap dia.

Ketua Dewan Pembina Tim Kampanye Daerah (TKD) Kalimantan Barat Sutarmidji menghimbau kepada tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf dari tingkat provinsi sampai kelurahan turut proaktif meluruskan informasi kepada masyarakat yang sudah terpapar kabar bohong.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomorn urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: 200 posko dan Kampung Sekabel Jokowi didirikan di Jateng

Baca juga: Relawan Reliji fokus kampanye "door to door" di enam provinsi