Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) mengawal pemanfaatan dana desa dan mendukung upaya penurunan kasus stunting, masalah gizi kronis karena kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan anak sehingga anak bertubuh kerdil.

"Ini uang gede. Sampai akhir 2018 sudah Rp187 triliun ke 74 ribu desa, sampai akhir 2019 ini totalnya Rp257 triliun. Sistem pengawasan, sistem monitoring, betul-betul dijaga," katanya saat membuka Rapat Kerja Nasional Korpri di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden ingin dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah pusat betul-betul digunakan untuk pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh warga.

"Dana desa ingin netas jadi barang bermanfaat seperti jalan desa, posyandu, PAUD, pasar desa, jembatan, irigasi yang ada di desa, air bersih yang ada di semua, yang harus betul-betul monitor, diawasi oleh kita semuanya," katanya.

Kepada para pegawai negeri, dia juga berpesan agar mereka mendukung upaya penanganan masalah stunting pada anak.

"Saya titip kegiatan berkaitan stunting. Angka stunting kita telah turun dari 37 persen menjadi 30 persen, turunnya juga drastis. Tapi saya minta harus anjlok lagi sampai di bawah 20 (persen)," katanya.

Jokowi juga berharap pegawai negeri meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan warga bisa merasakan manfaat layanan publik yang disediakan pemerintah.

Baca juga: Presiden minta PNS mendekat ke masyarakat