Kulon Progo, Yogyakarta (ANTARA News) - Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) membangunkan Jembatan Gupit di atas Sungai Gun Seiro.

Sekretaris FPRB Desa Karangsewu Solihin di Kulon Progo, Jumat, mengatakan desanya masuk desa rawan bencana tsunami, di sisi lain Jembatan Gupit yang ada saat ini belum representatif sebagai jalur evakuasi.

Jembatan Gupit sepanjang 44 meter dan lebar 1,5 meter yang melintasi Sungai Gun Seiro itu kurang memadai sebagai pendukung jalur evakuasi bila terjadi bencana, khususnya gempa dan tsunami. Padahal jembatan tersebut paling strategis untuk jalur evakuasi bagi warga Gupit, Imorenggo dan Siliran.

"Kami berharap pemkab dan DPRD Kulon Progo mendampingi kami mengakses bantuan pembangunan Jembatan Gupit ke Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO)," katanya.

Ia mengatakan kondisi Jembatan Gupit saat ini terlalu sempit untuk lalu lintas warga sehari-hari. Terutama di saat jam-jam sibuk pagi dan siang hari. Karena jembatan itu merupakan jalur yang digunakan warga di tiga dusun untuk melakukan kegiatan seperti sekolah, bekerja dan menuju lahan pertanian di wilayah pesisir selatan.

"Kami sudah sering mengusulkan pelebaran melalui musyawarah pedukuhan dan reses anggota DPRD. Namun sampai sekarang belum dapat terealisasi. Kami berharap DPRD bisa memberikan solusi terbaik. Karena Jembatan Gupit sangat penting untuk mendukung transportasi dan keselamatan warga Imorenggo dan sekitarnya," kata Solihin.

Selain pelebaran jembatan, Solihin juga minta agar jalan yang menghubungkan Jembatan Gupit dengan Jalan Deandeles, diperlebar. Saat ini, kata dia, lebar jalan 5, 5 meter, dengan panjang 130 meter. Idealnya lebar jalan tersebut sekitar 9 meter, katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kulon Progo Priyo Santoso mengatakan perjuangan warga pesisir Desa Karangsewu dan Bedoyo sudah lama. Saat ini, akses jembatan untuk akses masyarakat belum ideal.

Jembatan Gupit ini berfungsi untuk askes jalur evakuasi bencana tsunami, akses kesehatan dan pendidikan, jalur pertanian, jalur pariwisata, jalur tambak udang.

"Kami kira usulan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Karangsewu harus dikawal oleh DPRD Kulon Progo dan dinas terkait baik DPUPKP dan BPBD supaya Jembatan Gupit dibangun," katanya.

Ia mengatakan Jembatan Gupit sangat strategis bagi masyarakat, tetapi memang harus dibangun yang lebih lebar supaya kendaraan bisa mudah berpapasan.

"Dengan kondisi jembatan yang ada, banyak warga yang jatuh saat lewat," katanya.

Hal yang sama dikatakan Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati. Akhid minta agar dinas terkait berkoordinasi untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Karena, lanjut dia, fungsi Jembatan Gupit sangat strategis bagi warga Karangsewu bagian selatan. Selain sebagai jalur evakuasi bencana juga sebagai lalu lintas sehari-hari warga setempat.

"Mari kita cari solusi bersama. Kalau kebutuhan dananya besar nanti kita upayakan dengan dana alokasi khusus. Yang penting kita punya komitmen untuk mencari solusi terbaik bagi warga,? katanya.

Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPKP Kulon Progo Yuniar Wibowo mengatakan Jembatan Gupit merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSSO) sehingga DPUPKP hanya berwenang untuk mengkoordinasikan dengan lembaga tersebut.

"Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Jembatan Gupit sebesar Rp7 miliar. Kami hanya bisa mengupayakan dana melalui DAK," katanya.

Sedangkan jalan menuju Jembatan Deandeles, kata Yuniar, belum masuk dalam SK Bupati tentang jalan kabupaten. "Kami belum bisa membuat perencanaan untuk bangunan ini," kata dia.

Baca juga: Kulon Progo bangun jembatan Rp10 miliar

Baca juga: BBWSSO: Bendungan Bener pengendali banjir di Purworejo