Padang Panjang (ANTARA News) - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat menyiapkan layanan "Lapor Wali Kota" dan "Lapor Bully" mengantisipasi perundungan terjadi di tengah masyarakat dan pelajar daerah setempat.

"Kami sedang siapkan beberapa akun pengaduan, nanti bisa dimanfaatkan masyarakat dan para pelajar sekiranya menerima perlakuan tidak mengenakkan," kata Wali kota Padang Panjang, Fadly Amran ketika silaturahim bersama Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Padang Panjang, Rabu.

Wali kota Fadly menyampaikan rasa prihatin terhadap kasus kekerasan berujung meninggalnya seorang santri di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Kabupaten Tanah Datar, yang dilakukan sesama santri beberapa waktu lalu.

Menurut dia, perlu secepatnya dilakukan langkah antisipasi oleh pemerintah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di daerah lain.

Kekerasan sesama pelajar, ujarnya, akan berdampak buruk terhadap pendidikan dan mental pelajar.

Fadly mengimbau, terutama para pelajar jika menerima tindakan perundungan dan terasa telah melampaui batas harus berani melaporkan baik pada orangtua maupun guru.

"Jangan mau terima begitu saja," tegasnya.

Sementara dalam silaturahim itu Ketua IPM setempat, Farid Anshar Alghifari mengatakan kasus kekerasan dan berujung meninggalnya seorang santri di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas tengah ramai dibicarakan.

"Miris karena pelajar bisa bertindak sampai sejauh itu. Bagaimana proses hukumnya tentu kita serahkan pada kepolisian. Kami berharap kekerasan dalam bentuk apapun di kalangan pelajar tidak terjadi lagi," katanya.

Menanggapi masih ramainya kasus itu dibicarakan, IPM sebagai organisasi yang beraktivitas memberikan masukan terhadap aktivitas pelajar, berencana menggelar Gerakan Akur Sebaya.

"Pelajar itu harus akur, sama-sama belajar, sama-sama kembangkan potensi diri agar nanti bisa bermanfaat bagi bangsa," ujarnya.

Baca juga: Kemenag Sumbar berharap kasus kekerasan di pesantren tidak terjadi lagi
Baca juga: KPAI minta pesantren bertanggung jawab atas pengeroyokan santri
Baca juga: KPAI: awal 2019 kekerasan di bidang pendidikan didominasi perundungan