Menkeu: Pemerintah terus godok kebijakan dukung pelaku ekonomi digital
19 Februari 2019 20:23 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada awak media saat jumpa pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/2/2019). (ANTARA/Citro Atmoko)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah terus menggodok formula kebijakan, khususnya fiskal, yang tepat, untuk mendukung pelaku usaha ekonomi digital dapat semakin berkembang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebagaimana paket kebijakan ekonomi sebelumnya, ekonomi digital termasuk salah satu sektor yang mendapatkan dukungan dari pemerintah, misalkan dalam pemberian insentif perpajakan.
"Namun, bagi kita untuk bisa mempelajari dan memahami, kita sekarang sebetulnya sedang di dalam komunikasi dengan para pelaku untuk mengetahui ekosistemnya mereka. Sehingga, kita juga bisa membuat berbagai pendekatan agar kegiatan mereka itu bisa tumbuh terus meningkat," ujarnya usai dialog ekonomi dan kebijakan fiskal dengan para pengusaha di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa.
Hingga kini, pemerintah memperlakukan para pelaku ekonomi digital sebagai suatu industri yang tengah berkembang dan memahami model bisnis mereka.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dukungan pemerintah bisa saja nantinya dalam bentuk insentif untuk penelitian dan pengembangan atau insentif dengan mekanisme lainnya.
"Jadi support yang sifatnya langsung seperti itu untuk para start up baru yang kadang-kadang menghadapi permodalan dan bagaimana mereka menghadapi risiko terutama pada risiko kegagalan awal. Itu sedang terus digodok untuk terus bisa mendapatkan treatment dan support yang memang sesuai dengan mereka," kata Ani, panggilan akrabnya.
Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan, potensi demografi penduduk Indonesia yang didominasi dengan generasi melek teknologi diyakini menjadi potensi pasar ekonomi digital yang besar.
Menurutnya, tren bisnis mulai berubah. Banyak perusahaan konvensional yang pindah atau mengembangkan aspek digital, sehingga pemerintah pun terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan atau marketplace digital untuk mendapatkan masukan mengenai bisnis model mereka dan apa yang perlu disesuaikan dari sisi perpajakan.
Indonesia saat ini memiliki empat perusahaan rintisan (start up) skala unicorn atau mempunyai valuasi di atas satu miliar dolar AS atau Rp14 triliun yakni Go-Jek Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia.
Menurutnya, Indonesia mampu membuat perusahaan sekaliber global. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pemain digital dunia untuk datang ke Indonesia.
"Oleh karena itu, pemerintah akan memperbaiki dari sisi kebijakan, yakni memberikan insentif dan berkomunikasi dengan mereka agar terus memberikan nilai tambah," kata Sri Mulyani.
Baca juga: JK: Perusahaan rintisan unicorn datangkan investasi
Baca juga: Menkeu dukung peningkatan SDM untuk penguatan Unicorn
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebagaimana paket kebijakan ekonomi sebelumnya, ekonomi digital termasuk salah satu sektor yang mendapatkan dukungan dari pemerintah, misalkan dalam pemberian insentif perpajakan.
"Namun, bagi kita untuk bisa mempelajari dan memahami, kita sekarang sebetulnya sedang di dalam komunikasi dengan para pelaku untuk mengetahui ekosistemnya mereka. Sehingga, kita juga bisa membuat berbagai pendekatan agar kegiatan mereka itu bisa tumbuh terus meningkat," ujarnya usai dialog ekonomi dan kebijakan fiskal dengan para pengusaha di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa.
Hingga kini, pemerintah memperlakukan para pelaku ekonomi digital sebagai suatu industri yang tengah berkembang dan memahami model bisnis mereka.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dukungan pemerintah bisa saja nantinya dalam bentuk insentif untuk penelitian dan pengembangan atau insentif dengan mekanisme lainnya.
"Jadi support yang sifatnya langsung seperti itu untuk para start up baru yang kadang-kadang menghadapi permodalan dan bagaimana mereka menghadapi risiko terutama pada risiko kegagalan awal. Itu sedang terus digodok untuk terus bisa mendapatkan treatment dan support yang memang sesuai dengan mereka," kata Ani, panggilan akrabnya.
Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan, potensi demografi penduduk Indonesia yang didominasi dengan generasi melek teknologi diyakini menjadi potensi pasar ekonomi digital yang besar.
Menurutnya, tren bisnis mulai berubah. Banyak perusahaan konvensional yang pindah atau mengembangkan aspek digital, sehingga pemerintah pun terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan atau marketplace digital untuk mendapatkan masukan mengenai bisnis model mereka dan apa yang perlu disesuaikan dari sisi perpajakan.
Indonesia saat ini memiliki empat perusahaan rintisan (start up) skala unicorn atau mempunyai valuasi di atas satu miliar dolar AS atau Rp14 triliun yakni Go-Jek Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia.
Menurutnya, Indonesia mampu membuat perusahaan sekaliber global. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pemain digital dunia untuk datang ke Indonesia.
"Oleh karena itu, pemerintah akan memperbaiki dari sisi kebijakan, yakni memberikan insentif dan berkomunikasi dengan mereka agar terus memberikan nilai tambah," kata Sri Mulyani.
Baca juga: JK: Perusahaan rintisan unicorn datangkan investasi
Baca juga: Menkeu dukung peningkatan SDM untuk penguatan Unicorn
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
Tags: