Jakarta (ANTARA News) - Pengamat sektor kelautan Moh Abdi Suhufan menyatakan bahwa debat capres di bidang kelautan dan perikanan hanya fokus kepada perikanan tangkap, padahal potensi yang besar juga ada di budidaya.

"Kedua capres hanya terbatas fokus kepada sektor perikanan tangkap, mungkin karena selama ini nelayan yang paling banyak masalah dan bergejolak," kata Abdi Suhufan ketika dimintai pendapatnya setelah Debat Capres 2019 Putaran Kedua di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, terkait penampilan kedua capres, kalau dilihat dari penguasaan isu dan data kelautan dan perikanan, Jokowi lebih memahami kondisi terkini.

Sedangkan Prabowo, lanjutnya, dinilai kurang diberikan briefing mengenai isu kelautan dan perikanan sehingga tidak ada gagasan yang jelas tentang apa yang dilakukan.

"Malah terdapat argumentasi yang blunder tentang BUMN perikanan yang akan dibentuk tetapi kenyataannya sudah ada saat ini," papar Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia itu.

Namun, lanjutnya, terlepas dari dua hal tersebut, kedua calon belum secara maksimal mengeksplorasi gagasan untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Ia mencontohkan tidak ada pernyataan tentang cara mengatasi kemiskinan di pesisir, pembangunan pulau-pulau kecil dan perbatasan, serta industrialiasi perikanan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto dalam sejumlah kesempatan mengingatkan berbagai pemangku kepentingan bahwa perkembangan budi daya perikanan melesat selama lima tahun terakhir.

Terkait dengan pengembangan potensi perikanan budi daya, data KKP menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017) produksi perikanan budi daya nasional tumbuh rata-rata per tahun sebesar 6,69 persen.

Ia juga memaparkan pada tahun 2017 volume produksi akuakultur tercatat sebesar 17.217.701 ton atau naik sebesar 7,59 persen dibandingkan dengan pada 2016.

Pemanfaatan lahan budi daya dalam kurun waktu lima tahun terakhir disebut dia tumbuh rata-rata per tahun sebesar 1,94 persen.

Baca juga: Regulasi pembatasan tangkap ikan perlu ditinjau ulang