Jakarta (ANTARA News) - Koalisi Golongan Hutan menyebut debat putaran kedua bagi calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu 2019 sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk menilai komitmen para calon pemimpin negara dalam menyelesaikan sengkarut masalah lingkungan dan Sumber Daya Manusia (SDA).

“Proses penegakan hukum kepada korporasi pembakar hutan masih lemah. Sampai saat ini masih Rp18,9 triliun ganti rugi kebakaran hutan dan lahan dan pembalakan liar yang sudah diperintahkan pengadilan namun belum dibayar," kata Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kerusakan hutan, lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati akibat ulah korporasi sudah masif, dan dampaknya pun mengancam kesehatan ratusan ribu orang.

"Sudah sepantasnya dan sesegera mungkin mereka dipaksa untuk menjalankan tanggung jawab hukumnya," kata dia.

Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu 2019, menurut dia, seharusnya memiliki solusi konkret untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan serta membuat jera para pelaku yang terlibat melalui penegakan hukum.

"Kita tidak memiliki kemewahan waktu untuk terus membiarkan warga negara hidup tanpa kepastian keamanan dengan berbagai bencana ekologis dan ancaman perubahan iklim," kata Khalisah Khalid, Koordinator Desk Politik Walhi sekaligus Koordinator Golongan Hutan.

Pemerintahan ke depan, ia mengatakan, harus mampu menyelesaikan persoalan struktural penyebab sengkarut masalah SDA dan lingkungan hidup.

Ia mengatakan jargon pembangunan hanya akan menjadi ilusi tanpa keberanian mengoreksi berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan mendasar yang menjadi mesin penghancur alam dan keselamatan rakyat, yang dijalankan dengan praktik yang penuh pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup dan pemberantasan korupsi.

Golongan Hutan merupakan kelompok organisasi yang meliputi Walhi, Madani Berkelanjutan, Greenpeace Indonesia, Koaksi Indonesia, Kemitraan, HuMa, Change.org, Rekam Nusantara dan Econusa.

Gabungan berbagai organisasi masyarakat bidang lingkungan ini mengajak pemilih muda ikut mengamati secara teliti sikap dan posisi kandidat presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum 2019 mengenai deforestasi dan korupsi sumber daya alam.

Baca juga:
Aktivis tak berharap banyak soal bahasan lingkungan dalam debat capres
Walhi serukan publik tanyakan posisi capres-cawapres terhadap lingkungan