Oleh Syahrul Rahmat dan Etri Saputra

Batusangkar, Sumbar (ANTARA News) - Dinas Sosial menyatakan bahwa sebanyak 128.925 dari 367.754 penduduk di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tercatat hidup di garis kemiskinan.

"Jumlah tersebut meningkat dari 122.382 jiwa pada Mei 2017 menjadi 128.925 jiwa pada November 2018, atau meningkat 6.002 jiwa," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar, Yuhardi di Batusangkar, Jumat.

Ia menambahkan penilaian angka kemiskinan di Tanah Datar dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada periode Mei dan November. Data tersebut kemudian yang dimasukkan ke dalam Data Base Terpadu (DBT), semua warga yang tergolong miskin masuk kedalam kajian tersebut.

Dari pengkajian tersebut akan dilihat beberapa aspek di antaranya seperti aspek mata pencarian, tingkat pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan dan termasuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Dari aspek tersebut Kecamatan Sepuluh (X) Koto tercatat paling banyak warga miskin, yaitu 3.871 rumah tangga, 16.515 jiwa dan 4.122 kepala keluarga (KK)," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah terus berupaya mengatasi kesenjangan tersebut, seperti program bedah rumah dan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Sejak tahun 2017, Pemkab Tanah Datar sudah melakukan program bedah rumah sebanyak 649 unit rumah, kemudian meningkat pada 2018 menjadi 730 rumah, dan sebanyak 700 rumah untuk 2019.

"Jadi jumlah rumah yang sudah dibedah pemkab yang disalurkan melalui dana BAZ berjumlah 2.079 rumah dari total sebanyak 3.302 unit rumah RTLH," tambahnya.

Ia mengemukakan bedah rumah akan terus dilakukan karena juga masuk ke dalam prioritas perencanan pembangunan Pemkab Tanah Datar untuk mengurangi kemiskinan.

Ia juga berharap nagari ikut menganggarkan dana bagi keluarga tidak mampu melalui musrenbang yang saat ini sedang dilakukan serta melalui iuran para perantau untuk membangun kampung halaman.

Menurutnya pemerintahan di nagari melalui kepala jorong lebih memahami kondisi masyarakat. "Kalau hanya menghandalkan dana dari Dinsos sifatnya hanya bedah rumah, dananya juga terbatas. Tapi kalau ada bantuan dari perantau itu akan lebih membantu untuk masyarakat yang memiliki RTLH," demikian Yuhardi.

Baca juga: Pasca-Gempa, 2.700 Rumah Penduduk di Tanah Datar Tak Layak Huni

Baca juga: 3.000 KK di Kabupaten Tanah Datar Kekurangan Air Bersih