Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong meningkatnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P-1) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu implementasi amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

"Kami terus mendorong agar jumlah LSP-P1 dari SMK terus meningkat agar peningkatan revitalisasi pendidikan vokasi dapat berjalan optimal," ujar Hamid di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data Direktorat Pembinaan SMK, saat ini terdapat 64 skema sertifikasi level 2 dan 3 yang digunakan oleh LSP-P1 SMK. Sejak 2016, tercatat 184.816 siswa SMK telah memperoleh sertifikasi dari BNSP.

"Itu semua untuk memfasilitasi anak-anak kita untuk memperoleh sertifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri."

Menurut dia, sertifikasi menjadi sangat penting untuk mendorong tingkat kebekerjaan lulusan SMK. Hal tersebut terkait dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Ketua Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Kunjung Masehat, menyatakan bahwa sebanyak 840 SMK telah menjadi LSP-P1. Sebanyak 125.482 sertifikasi dilakukan oleh SMK dan 489.906 dilakukan LSP Non-SMK.

Saat ini terdapat 73.116 asesor, namun, yang aktif teregistrasi di laman BSNP sebanyak 17.680 orang asesor dengan 109 master asesor.

Ketua BNSP menyarankan agar master asesor dipilih juga dengan pertimbangan pembiayaan. "Misalnya SMK di Papua meminta master asesor, maka berikan master asesor dari Makasar untuk mempermudah mobilisasi," ujar Kunjung.

Baca juga: Kemdikbud akan sertifikasi lulusan SMK
Baca juga: Cisco sertifikasi SMK di Kudus