Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan kesempatan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) untuk berlibur dan menjalankan agenda pribadinya ke luar negeri.

"PDI Perjuangan bukan melarang BTP untuk terlibat dalam kampanye pemilu 2019, tapi memberikan kehormatan kepadanya untuk berlibur ke luar negeri," kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu.

Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, bahwa BTP sebaiknya tak ikut kampanye pemilu.

BTP setelah bebas dari menjalani masa hukuman penjara atas perkara penistaan agama, rencananya akan pergi ke luar negeri selama sekitar 2,5 bulan.

Menurut Hasto, pernyataan Jusuf Kalla itu maksudnya bukan melarang, tapi BTP akan pergi ke luar negeri, karena ada agenda-agenda pribadi yang harus dijalankan.

Hasto menjelaskan, pemilu 2019 pada 17 April mendatang, hanya tinggal 62 hari lagi, sementara itu, BTP akan pergi ke luar negeri selama 2,5 bulan. "Jadi, kepergiannya sampai lewat pemilu. Kalau Pak BTP ada di luar negeri, ada tugas-tugas pribadinya juga, yang menjadi impian untuk dilakukannya," kata Hasto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, menyarankan agar Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tidak masuk dalam TKN. "Sebagai dewan pengarah, (BTP) sebaiknya tidak masuk TKN," kata Jusuf Kalla usai rapat di Kantor Wakil Presiden, Selasa (12/2/2019).

Karena, keberadaan BTP di TKN dikhawatirkan memberikan dampak positif dan negatif bagi elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.