Washington (ANTARA News) - Pemerintahan Trump mengancam pada Senin untuk memveto usaha di Kongres Amerika Serikat guna mengakhiri dukungan militer AS bagi koalisi pimpinan Arab Saudi dalam perang di Yaman.

Para anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik memberlakukan kembali resolusi kekuatan perang dua pekan lalu sebagai cara untuk mengirim pesan kuat kepada Riyadh mengenai bencana kemanusiaan di Yaman dan mengutuk pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi.

Pemerintahan Trump mengatakan resolusi tersebut tak tepat karena pasukan AS telah menyediakan pengisian bahan bakar pesawat dan dukungan lain dalam konflik Yaman, bukan pasukan tempur. Juga dikatakan, langkah itu akan merusak hubungan di kawasan dan melukai kemampuan AS mencegah penyebaran ekstrimisme, menurut Reuters.

Gedung Putih telah membuat marah banyak anggota Kongres, termasuk sebagian dari anggota Partai Republik, partai yang sama dengan Presiden Donald Trump, karena gagal menyediakan laporan dengan tenggat waktu Jumat mengenai pembunuhan Khashoggi tahun lalu di konsulat Saudi di Turki.

Khashoggi adalah kolumnis untuk the Washington Post dan telah memiliki izin tinggal di AS.

"Sulit untuk merasakan kasih sayang atau kewajiban kepada satu rezim yang telah melakukan tindakan seperti itu," kata Ed Perlmutter, wakil dari Demokrat, ketika sidang dengar pendapat di parlemen mengenai resolusi tersebut pada Senin.

Pihak Saudi, yang dipandang Trump sebagai mitra regional yang penting, memimpin koalisi yang memerangi pemberontak Houthi dukungan Iran di Yaman. Perang itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan jutaan orang di berada di jurang kelaparan.

AS telah mendukung kampanye udara pimpinan Saudi dengan dukungan penyediaan bahan bakar di udara, intelejen dan bantuan lain.

Pihak Demokrat memandang resolusi kekuatan perang itu sebagai cara menyatakan hak konstitusi Kongres guna memberi wewenang bagi penggunaan kekuatan militer dalam konflik-konflik luar negeri. Para penentang langkah itu dari Republik, menyuarakan Trump, berpendapat bahwa dukungan bagi pihak Saudi merupakan perjanjian keamanan.
penyuntinf: M. Anthoni/Maria Dian AndrianaBaca juga: Putra Mahkota Saudi bahas Yaman dengan Sekjen PBB
Baca juga: WHO: 80 persen rakyat Yaman butuh bantuan kemanusiaan