Depok (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengaku pernah mengalami kesedihan karena rumah masa kecilnya yang terletak di pinggir kali digusur.

"Saya dulu mengalami. Rumah saya di pinggir kali, pernah digusur, saya pernah digusur, di sini ada yang penah digusur? Mudah-mudahan tidak, sedih saya mengingatnya sehingga harus 'nebeng' 2 tahun di tempat kakak ibu saya," kata Presiden Joko Widodo di Depok, Jawa Barat, Selasa.

Presiden menyampaikan hal tersebut dalam acara Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Presiden RI yang dihadiri oleh sekitar 1.055 orang baik penerima PKH, BPNT maupun pendampingnya.

"Sehingga saya ingin anak-anak ibu semuanya kalau anaknya sehat, pintar, anaknya sekolah setinggi-tingginya jangan ada anaknya takut bermimpi jadi menteri, jadi presiden bisa, Insya Allah, kalau dididik baik, disekolahkan dengan baik, diberi gizi dengan baik, jadi pintar dan cerdas, boleh bermimpi," ungkap Presiden.

Menurut Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga hadir dalam acara tersebut, alokasi anggaran PKH pada 2019 mencapai Rp34,4 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dari jumlah Rp19,2 triliun pada 2018.

Peningkatan ini diikuti dengan perubahan skema. Skema bantuan yang semula rata menjadi bervariasi dimana indeks bansos PKH 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesehateraan sosial.

Jumlah bansos PKH dan BPNT tahap 1 pada 2019 yang disalurkan untuk provinsi Jabar senilai Rp2,191 triliun sedangkan PKH tahap I 2019 di Kota Depok adalah sebesar Rp70,558 miliar.

"Dengan hidup di pinggir kali, digusur alhamdulilah bisa menjadikan saya, membesarkan saya, menyekolahkan saya, meski pontang-panting, itulah tugas orang tua," tambah Presiden.

Agus Gumiwang juga mengungkapkan berdasarkan survei organisasi Microsave di bawah yayasan Bill Gates menunjukkan bahwa 95 persen penerima KPM dan BPNT merasa puas dengan penyelenggaraan program BPNT.

"Benar ya bu puas dengan BPNT? Kemudian mayoritas BPNT menilai bahwa program BPNT lebih baik dibanding program raskin (beras miskin) atau rastra (beras sejahtera). Baik dari segi kualitas pangan, kuantitas pangan, maupun ketetapan waktu pencairan bantuan," kata Agus Gumiwang.

Hasil survei lainnya adalah keberadaan e-warung banyak memberikan kemudahan karena wktu tempuh rata-rata bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mencapai e-warung adalah 2 menit dari kediaman masing-masing.

"Dengan biaya transportasi rata-rata Rp 6 ribu dan mereka keluar secara ikhlas untuk mencapai e-warung. Sebanyak 97 persen KPM juga menilai e-warung mampu menyediakan berbagai macam pangan yang dibutuhkan sepertri beras dan telor," tambah Agus.

KPM hanya boleh membelanjakan beras dan telur di e-warung.

"Tapi kami akan mengubahnya. Ini agar fleksibilitas dari KPM BPNT jadi bukan hanya beras dan telur, tapi ibu-ibu bisa membelanjakan gula dan minyak goreng. Kepuasan terhadap e-Warung juga dikarenakan adanya percepatan dari pendirian e-warung yang ada yaitu ada sekitar 78 ribu e-warung yang tersebar di seluruh wilayah program BPNT," ungkap Agus.

Artinya menurut Agus, walau program BPNT baru berumur 2,5 tahun, namun sudah menunjukan kemajuan yang sangat positif. Bahkan dalam survei tersebut ditemukan bahwa program BPNT bisa membantu meringankan beban belanja pangan bagi para KPM sebesar 15-20 persen.

"Yang penting dalam program ini, pengunaan tepat sasaran, dan kita cek kepuasan BPNT tadi kepuasan sangat tinggi bisa kita tambahkan lagi karena tahun lalu dianggarkan Rp19 triliun untuk seluruh indonesia, tahun ini Rp34 triliun hampir 2 kali lipat. Buat siapa? Untuk ibu-ibu semua agar anak memiliki gizi baik, anak bisa sekolah," tegas Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi berharap PKH kurangi ketimpangan

Baca juga: Jokowi terus berupaya pangkas angka kemiskinan

Baca juga: Warga Jakbar berterima kasih kepada Presiden Jokowi