Kemenag akan bersinergi melindungi jamaah ibadah umrah
12 Februari 2019 16:43 WIB
Forum Grup Diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Pena bertajuk "Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2019 Menuju Pelayanan Yang Optima" (ANTARA News/Ganet Dirgantoro)
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Agama akan melakukan sinergi dengan berbagai pihak sebagai upaya melindungi jamaah yang melakukan perjalanan ibadah umrah agar tidak terulang kembali kasus-kasus penipuan yang dilakukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) nakal.
"Salah satu integrasinya dengan pihak asuransi, yakni dengan mewajibkan PPIU menggandeng perusahaan asuransi," kata Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama RI, Noer Alya Fitra Kasubdit di Jakarta, Selasa.
Berbicara dalam diskusi bertema Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2019 Menuju Pelayanan Yang Optimal yang diselenggarakan Forum Wartawan Pena, Fitra menjelaskan, perusahaan asuransi tentunya tidak akan sembarangan untuk memilih PPIU sebagai mitra. Mereka tentunya akan memilih yang dapat dipercaya untuk memberangkatkan jamaah umrah.
"Asuransi ini yang nantinya akan berperan menanggung risiko apabila terjadi masalah terhadap jamaah Umrah dari mulai keberangkatan sampai tiba di Tanah Air. Seperti sakit atau bahkan wafat di tanah suci, termasuk kalau batal berangkat atau pulang karena tidak memiliki tiket," kata Fitra.
Fitra mengatakan, sinergitas dengan berbaga pihak itu akan dimasukan dalam sistem yang kini tengah dikembangkan Kementerian Agama sebagai upaya menertibkan PPIU.
Fitra mengatakan, layanan kepada jamaah umrah ini menjadi tantangan bagi pemerintah di tahun 2019 mengingat jumlahnya terus bertambah. Bahkan di 2018 jumlahnya mencapai 1.005.000 orang yang berangkat umrah yang seluruhnya diselenggarakan PPIU.
"Sampai sekarang kami masih menerima pengaduan dari jamaah umrah setiap harinya yang merasa ditipu oleh PPIU seperti terlambat pulang, tidak dapat tiket, hotel tidak sesuai yang dijanjikan dan berbagai masalah lainnya," ujar dia.
Bahkan sampai sekarang, pihaknya masih sering melakukan pemanggilan terhadap PPIU nakal berdasarkan pengaduan tersebut.
"Sudah menjadi domain kami untuk tidak sekedar memadam kebakaran tetapi bagaimana membangun sistem untuk mencegah penipuan yang dilakukan PPIU nakal," ujar dia.
Fitra juga menyampaikan Kementerian Agama telah merampungkan aplikasi berbasis elektronik yang diberi nama "Sipatuh" yang langsung terintegrasi dengan jemaah Umrah. Nantinya semua kelengkapan jamaah dapat terpantau misalnya saja visa, asuransi dan lain sebagainya.
"Begitu juga dengan setoran uang tidak bisa lagi ke rekening-rekening pengumpul bisa hilang semua nanti, semuanya terdaftar di sistem sehingga dapat terpantau," ujar dia.
Baca juga: Kemenag jalin kesepakatan satgas umrah cegah penipuan
Baca juga: Menag: belum ada jawaban dari Saudi soal VFS Tasheel
"Salah satu integrasinya dengan pihak asuransi, yakni dengan mewajibkan PPIU menggandeng perusahaan asuransi," kata Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama RI, Noer Alya Fitra Kasubdit di Jakarta, Selasa.
Berbicara dalam diskusi bertema Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2019 Menuju Pelayanan Yang Optimal yang diselenggarakan Forum Wartawan Pena, Fitra menjelaskan, perusahaan asuransi tentunya tidak akan sembarangan untuk memilih PPIU sebagai mitra. Mereka tentunya akan memilih yang dapat dipercaya untuk memberangkatkan jamaah umrah.
"Asuransi ini yang nantinya akan berperan menanggung risiko apabila terjadi masalah terhadap jamaah Umrah dari mulai keberangkatan sampai tiba di Tanah Air. Seperti sakit atau bahkan wafat di tanah suci, termasuk kalau batal berangkat atau pulang karena tidak memiliki tiket," kata Fitra.
Fitra mengatakan, sinergitas dengan berbaga pihak itu akan dimasukan dalam sistem yang kini tengah dikembangkan Kementerian Agama sebagai upaya menertibkan PPIU.
Fitra mengatakan, layanan kepada jamaah umrah ini menjadi tantangan bagi pemerintah di tahun 2019 mengingat jumlahnya terus bertambah. Bahkan di 2018 jumlahnya mencapai 1.005.000 orang yang berangkat umrah yang seluruhnya diselenggarakan PPIU.
"Sampai sekarang kami masih menerima pengaduan dari jamaah umrah setiap harinya yang merasa ditipu oleh PPIU seperti terlambat pulang, tidak dapat tiket, hotel tidak sesuai yang dijanjikan dan berbagai masalah lainnya," ujar dia.
Bahkan sampai sekarang, pihaknya masih sering melakukan pemanggilan terhadap PPIU nakal berdasarkan pengaduan tersebut.
"Sudah menjadi domain kami untuk tidak sekedar memadam kebakaran tetapi bagaimana membangun sistem untuk mencegah penipuan yang dilakukan PPIU nakal," ujar dia.
Fitra juga menyampaikan Kementerian Agama telah merampungkan aplikasi berbasis elektronik yang diberi nama "Sipatuh" yang langsung terintegrasi dengan jemaah Umrah. Nantinya semua kelengkapan jamaah dapat terpantau misalnya saja visa, asuransi dan lain sebagainya.
"Begitu juga dengan setoran uang tidak bisa lagi ke rekening-rekening pengumpul bisa hilang semua nanti, semuanya terdaftar di sistem sehingga dapat terpantau," ujar dia.
Baca juga: Kemenag jalin kesepakatan satgas umrah cegah penipuan
Baca juga: Menag: belum ada jawaban dari Saudi soal VFS Tasheel
Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
Tags: