Mataram (ANTARA News) - Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Prof Dr Muladi, SH mengatakan, Indonesia merupakan `soft` target terorisme, karena pertahanan relatif lemah dan perangkat hukum kurang memadai. "Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau menyebabkan Indonesia menjadi target empuk terorisme dan ini terbukti hingga kini beberapa wilayah di tanah air menjadi sasaran peledakan bom," ujarnya di Mataram, Kamis pada acara dengar pendapat Gubernur Lemhannas dengan komponen masyarakat di NTB. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi terorisme, antara lain dengan membentuk Detasmen 88 dan Detasmen 81, ini merupakan bagian kecil dari upaya mengatasi terorisme tersebut. "Namun yang lebih penting adalah meningkatkan ketahanan masyarakat agar mereka mampu menangkal atau mencegah masuknya terorisme," kata mantan Menteri Kehakiman dan Ham. Muladi mengakui bahwa terorisme itu tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara maju yang memiliki sistem pertahanan yang canggih, seperti Amerika Serikat yang dibuktikan dengan terjadinya peristiwa Word Trade Centre (WTC). "Untuk itu kita harus menganggap terorisme itu sebagai bahaya laten sama seperti Komunis dan terus kita waspadai, jangan lengah," katanya. Menurut dia, terkait dengan terorisme itu bagaimana menangani radikalisme di Indonesia selain langkah-langkah preventif yang lain, juga bekerjasama dengan tokoh-tokoh non formal termasuk tokoh agama yang bisa mengkounter isu-isu yang bisa memunculkan tindakan radikalisme. Sementara itu Gubernur NTB, H Lalu Serinata mengatakan, sejalan dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan sebagai dampak dari iklim demokratisasi dan keterbukaan, kian meningkat pula penyampaian aspirasai masyarakat di daerah ini. "Hal ini terkadang dimanfaatkan secara berlebihan, sehingga kami pun tidak menutup mata terhadap terjadinya insiden-indiden kecil yang pernah terjadi di NTB, seperti perkelahian antar pemuda," ujarnya. Terkait insiden kecil terebut Serinata mengaku sering merasa dirugikan, karena dicap sebagai daerah tidak aman, salah satu faktor pernyebab munculnya anggapan seperti ini adalah karena insiden kecil tersebut seringkali di blow up seolah-olah NTB tidak aman. Ini sangat merugikan karena dapat menganggu masuknya investasi, padahal sesungguhnya NTB merupakan daerah yang aman kalaupun terjadi insiden kecil tentu itu bukan merupakan representasi NTB secara keseluruhan. Dalam memelihara stabilitas daerah, selain mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, pemerintah daerah juga mendorong peran aparat keamanan termasuk Kominda.(*)