Magelang, Jateng (ANTARA News) - Komisi X DPR RI mengunjungi Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk mengawal proses perbaikan mutu perguruan tinggi (PT) di daerah tersebut.

Pimpinan rombongan kunjungan Komisi X DPR RI, Marlinda Irwanti, di Magelang, Rabu, mengatakan tujuan kunjungan ini untuk mengawal proses perbaikan mutu PT yang ada di Magelang.

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Kabupaten Magelang untuk melakukan pengawasan tata kelola kelembagaan dan akreditasi progam studi pada masa persidangan III tahun 2018 dan 2019.

"Tujuan umum pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia adalah meningkatkan kualitas kelembagaan yang ada di perguruan tinggi," katanya.

Ia menyebutkan ada enam aspek penilaian yang didiskusikan dalam kunjungan tersebut, yakni kelembagaan, progam studi, kemahasiswaan, dan output lulusan, SDM, sarana prasarana, dan pendanaan.

"Maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi X DPR RI ini adalah untuk mengetahui permasalahan terkait kelembagaan dan akreditasi program studi (prodi) pada PT di Magelang. Harapannya kami akan mendapat data empiris mengenai PT terkait dan mendapatkan kritik atau saran terkait kinerja kementerian di bawah koordinasi Komisi X DPR RI," katanya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Eko Muh Widodo menyatakan dalam kesempatan tersebut pihaknya mengkonfirmasi beberapa regulasi PT swasta di Indonesia.

"Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai PTS di Magelang sudah terakreditasi kelembagaan B, dengan tiga prodi terakreditasi A, 14 prodi terakreditasi B, dan empat prodi lainnya dalam proses akreditasi," katanya.

Dalam aspek kelembagaan, katanya, Universitas Muhammadiyah Magelang masuk ke dalam klaster utama untuk penelitian, dan klaster B untuk program kreatifitas mahasiswa.

Selain menyampaikan keberhasilan pengelolaan di Universitas Muhammadiyah Magelang, Eko juga menyebutkan beberapa permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Universitas Muhammadiyah Magelang.

"Masalah yang timbul dalam pengelolaan kelembagaan di Universitas Muhammadiyah Magelang, antara lain birokrasi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes) yang lebih sulit dibandingkan birokrasi yang ada di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)," katanya.

Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Magelang, Purwati, menyampaikan permasalahan regulasi pengajuan guru besar yang semakin sulit dan sulitnya pengajuan prodi baru.

Baca juga: Universitas Muhammadiyah Magelang tuan rumah Pesantren Ortom

Baca juga: Universitas Muhammadiyah Magelang teliti perilaku pemilih