Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pekerja di Jakarta merasa nyaman, terutama di kalangan non aparat sipil negara (ASN) dan juga pekerja swasta lainnya.

Anies, seusai mengikuti assesment Anugerah Paritrana 2018, di Jakarta, Rabu, mengatakan mendapat penghargaan atas kepedulian kepada pekerja hanya sekadar upacara, yang lebih penting para pekerja di DKI bisa bekerja dengan tenang dan terlindungi dari risiko kerja.

"Substansinya, bagaimana pekerja merasa terlindungi (dari risiko kerja, red) dan merasa tenang dalam berkarya di Ibukota. Artinya, semua pekerja harus terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang ingin kita pastikan hadir di Ibukota," ujar Anies.

Ketika ditanya tentang praktik tenaga kerja kontrak (PKWT) yang mulai marak lagi di perusahaan-perusahaan di Jakarta, Anies menyatakan akan melihatnya secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait, baik yang menyediakan modal maupun yang bekerja dengan menyediakan tenaga.

Dia menyatakan semua kepentingan akan diperhatikan sehingga solusi lebih konprehensif dengan tetap menjaga roda perekonomian tetap berjalan.

Anugerah Paritrana ini merupakan inisiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2017 yang lalu.

Tujuannya memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta badan usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.

Anugerah Paritrana 2017 yang lalu diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Sementara pemerintah kabupaten atau kota yang meraih penghargaan ini adalah Kota Surakarta, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Serang.

Tim penilai para kandidat antara lain dari ahli jaminan sosial Chazali Situmorang dan Hotbonar Sinaga, ahli kebijakan publik Riant Nugroho, staf ahli Apindo Myra Maria Hanartani, dan dari unsur serikat pekerja diwakili oleh Rudi Prayitno.

Sementara Kementerian PMK diwakili oleh Sonny Harry Budiutomo, Kementerian Ketenagakerjaan, Wahyu Widodo, Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih, dan terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan, Cotta Sembiring.

Baca juga: Bank DKI tebar 3.056 Kartu Pekerja ke buruh Jakarta

Baca juga: Pemprov DKI serahkan Kartu Pekerja Jakarta