Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membela Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara sebagai pembantu Presiden telah menunjukkan sikap proporsional dan loyalitas kepada negara.

"Saya memberikan apresiasi kepada Pak Rudiantara. Pernyataan Pak Rudiantara soal gaji PNS (pegawai negeri sipil), menunjukkan sikap proporsional dan loyalitas kepada negara. Menteri sebagai pembantu presiden dia harus loyal," kata Mukhammad Misbakhun, di Jakarta, Jumat.

Misbakhun mengatakan hal itu menanggapi polemik soal pernyataan Menteri Kominfo yang ramai di media sosial dengan tagar #YangGajiKamuSiapa.

Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi - Ma’ruf) itu menuturkan, kritik kepada Rudiantara adalah hal wajar, tapi loyalitas menteri juga sangat diperlukan karena Presiden harus memperoleh dukungan memadai dari para pembantunya di kabinet.

Mantan PNS di Kementerian Keuangan itu menjelaskan, menteri adalah pejabat yang diangkat secara politis oleh Presiden atau "political appointee". Misbakhun menegaskan, pernyataan Rudiantara soal gaji PNS, bukan persoalan salah atau benar, tapi soal loyalitas seorang menteri kepada Presiden. "Loyalitas seorang Rudiantara kepada Pak Jokowi, karena menjadi political appointee pilihan presiden,” tutur Misbakhun.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, soal gaji PNS semuanya bersumber dari APBN. Menurut dia, anggaran negara di APBN sumbernya adalah pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. "Hibah digunakan untuk membayar gaji,” paparnya.

Misbakhun menambahkan, ada sumber pembiayaan lain di luar pajak, PNBP, ataupun hibah yakni utang. Namun, sistem keuangan negara melalui APBN, kata dia, membuat sumber-sumber penerimaan tak bisa dipisah-pisahkan. Pembahasan alokasi APBN pun melibatkan Pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI.

"Kalau ada yang menyebut gaji PNS itu dibayar dari utang, karena memang pada prinsipnya semua uang yang masuk ke dalam APBN itu tidak mungkin dipisah-pisahkan satu per satu,” paparnya.

Gaji PNS, kata dia, sampai saat ini dibayarkan dengan lancar, karena Pemerintah komit menjaga keberlanjutan fiskal. "Tidak ada gaji PNS yang tertunda. Tidak ada gaji PNS yang tidak dibayarkan. Pemerintah mempunyai kemampuan untuk membayar gaji PNS tepat waktu," katanya.