Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah mengirim surat ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) terkait rencana pembangunan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) fase dua yang belum terwujud.

"Jadi akhirnya kita kirim surat saja kepada Mensesneg bahwa kita membangun MRT memastikan ada jaminan soal keamanan disitu," kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Kamis.

Soalnya yang menjamin keamanan itu bukan hanya MRT meskipun sebagai operator, keamanannya adalah dengan TNI dan kepolisian. Hal itu ada di beberapa assessmen di tempat - tempat lain di Jakarta

Dikatakannya bahwa lokasi keluar dan masuk MRT dekat dengan fasilitas-fasilitas strategis vital itu normal saja adanya pengamanan dan bukan sesuatu yang luar biasa. Seperti asseemen di sisi barat Monumen Nasional (Monas).

"Kita akan tunggu, saya sudah berkirim surat kepada Mensesneg dan saat ini masih menunggu jawaban. Berkirim suratnya minggu lalu kalau nggak salah," kata Anies.

PT MRT Jakarta menunda pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan MRT fase II lintas Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kota yang rencananya dilakukan pada Januari 2019.

Berdasarkan Keppres No. 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, diperlukan sebuah persetujuan dari Menteri Sekretariat Negara selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Sebelumnya, Anies mengatakan alternatif depo MRT fase II menyusul batalnya Kampung Bandan dan Taman BMW sebagai lokasi depo, jangan berdasarkan selera namun berdasarkan kajian.

Sebelumnya dari kajian diputuskan di Kampung Bandan, tapi kenyataannya itu bersengketa, kemudian dicari alternatif.

"Nah alternatif itu jangan berdasar selera baiknya di sini, baiknya di situ, tapi berdasar kajian," kata Anies.

Dia menekankan untuk menentukan depo bukanlah keputusan tanpa dasar, harus ada kajian mengenai kebutuhan dan kajian teknisnya.