PP optimistis pembangunan infrastruktur berjalan di tahun politik
30 Januari 2019 16:25 WIB
Direktur Utama PT PP (Persero) Lukman Hidayat (tiga kanan) bersama jajaran direksi usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2019 dalam rangka pembentukan holding BUMN Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan, di Jakarta, Rabu (30/1/2019). (ANTARA/Ahmad Wijaya)
Jakarta (ANTARA News) - PT PP (Persero) optimistis pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan di tahun politik 2019 saat pemilihan presiden dan wakil presiden, mengingat sektor tersebut akan tetap dibutuhkan.
"Siapapun presiden dan wakil presiden yang nanti akan terpilih, tentunya pembangunan infrastruktur tak akan berhenti dan akan tetap berjalan," kata Direktur Utama PT PP (Persero) Lukman Hidayat kepada pers di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut disampaikan usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2019 dalam rangka pembentukan holding BUMN Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan, yang dihadiri seluruh direksi dan dewan komisaris.
Dalam RUPS tersebut pemegang saham perseroan menyetujui perubahan dasar perseroan dengan penghapusan status persero menjadi non persero. Penghapusan ini menjadi bagian dari pembentukan holding BUMN yang berada di bawah kendali Perum Perumnas.
Perseroan meyakini, walaupun saat ini situasi sudah mulai "panas" namun usai penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden situasi akan kondusif kembali dan pada akhirnya pembangunan sektor infrastruktur berjalan terus.
Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia (HCM) PT PP Agus Purbianto, mengatakan sebenarnya masih banyak infrastruktur yang masih harus terus digarap seperti sektor migas dan pariwisata yang masih membutuhkan investasi baru.
"Siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan karena sektor itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan nasional dan masyarakat," kata Agus.
Pembangunan infrastruktur, katanya, bisa dilakukan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta atau bersinergi yang tentunya akan terus berjalan, baik yang sedang dalam tahap pembangunan maupun dalam tahap rencana.
Terkait dengan bergabungnya ke holding, perseroan menilai akan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, antara lain dalam pemenuhan kebutuhan hunian nasional dengan pola pembiayaan yang beragam untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
Pada dasarnya, tujuan utama pembentukan holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan adalah mensinergikan sejumlah keunggulan sehingga terbentuk BUMN yang besar, kuat dan efisien berdaya saing kuat dalam menghadapi dominasi swasta nasional dan asing.
Baca juga: PP siap gabung ke "holding" BUMN Perumahan, tanpa ubah strategi bisnis
Baca juga: Petenis Indonesia gemilang di awal sirkuit putri
"Siapapun presiden dan wakil presiden yang nanti akan terpilih, tentunya pembangunan infrastruktur tak akan berhenti dan akan tetap berjalan," kata Direktur Utama PT PP (Persero) Lukman Hidayat kepada pers di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut disampaikan usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa 2019 dalam rangka pembentukan holding BUMN Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan, yang dihadiri seluruh direksi dan dewan komisaris.
Dalam RUPS tersebut pemegang saham perseroan menyetujui perubahan dasar perseroan dengan penghapusan status persero menjadi non persero. Penghapusan ini menjadi bagian dari pembentukan holding BUMN yang berada di bawah kendali Perum Perumnas.
Perseroan meyakini, walaupun saat ini situasi sudah mulai "panas" namun usai penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden situasi akan kondusif kembali dan pada akhirnya pembangunan sektor infrastruktur berjalan terus.
Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia (HCM) PT PP Agus Purbianto, mengatakan sebenarnya masih banyak infrastruktur yang masih harus terus digarap seperti sektor migas dan pariwisata yang masih membutuhkan investasi baru.
"Siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan karena sektor itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan nasional dan masyarakat," kata Agus.
Pembangunan infrastruktur, katanya, bisa dilakukan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta atau bersinergi yang tentunya akan terus berjalan, baik yang sedang dalam tahap pembangunan maupun dalam tahap rencana.
Terkait dengan bergabungnya ke holding, perseroan menilai akan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, antara lain dalam pemenuhan kebutuhan hunian nasional dengan pola pembiayaan yang beragam untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
Pada dasarnya, tujuan utama pembentukan holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan adalah mensinergikan sejumlah keunggulan sehingga terbentuk BUMN yang besar, kuat dan efisien berdaya saing kuat dalam menghadapi dominasi swasta nasional dan asing.
Baca juga: PP siap gabung ke "holding" BUMN Perumahan, tanpa ubah strategi bisnis
Baca juga: Petenis Indonesia gemilang di awal sirkuit putri
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2019
Tags: