Para guru dan tenaga pendidikan membentangkan spanduk-spanduk berisi tuntutan mereka di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Kepala Dinas Pendidikan, pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat dan pemimpin instansi terkait lainnya menerima kedatangan mereka.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membayar uang lauk pauk (ULP) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga pendidikan.
"Kami akan mengaudit kabupaten dan kota mengenai penganggaran bagi pembayaran ULP dan TPP ini," katanya.
Hery menjelaskan masalah dalam pembayaran kedua tunjangan pegawai tersebut terjadi karena pengalihan guru-guru SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi tidak disertai dengan pengalokasian anggaran.
"Kami tidak bisa menjawab tuntutan para guru saat ini juga, hal ini akan dibicarakan kembali," ujarnya.
Koordinator Aksi Damai Guru Musa Palulun mengatakan para guru dan tenaga pendidikan akan menggelar aksi mogok mengajar kalau pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka.
"Para guru memberikan waktu kepada pemerintah tapi tuntutan yang kami bacakan di depan Sekda Provinsi Papua akan tetap dilaksanakan," katanya.
Baca juga:
Para guru SMKN Serui Papua mogok mengajar
Guru SMK di Serui-Papua belum terima tunjangan Januari-Desember 2018