Percepatan pembangunan daerah pedalaman di Kalbar segera direalisasikan
Sulit Beli Solar Sejumlah penumpang berada di atas kapal motor yang akan berangkat ke pedalaman Kalbar, di Pelabuhan Kapuas Besar, Pontianak, Kalbar, Kamis (31/1). Para pemilik kapal motor yang melayani jasa angkutan dari Pelabuhan Kapuas Besar Pontianak menuju wilayah hulu Kalbar mengeluhkan sulitnya membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU terapung yang beroperasi di Sungai Kapuas karena tidak mendapatkan jatah. Hal tersebut mengakibatkan mereka terpaksa membeli solar bersubsidi dari pengecer seharga Rp 7 ribu per liter. (FOTO ANTARA/Jessica Helena Wuysang)
"Sesuai dengan janji saya bersama Wagub Ria Norsan pada saat pemilihan kepala daerah dahulu, kami akan melakukan percepatan pembangunan di daerah pedalaman yang ada di Kalbar. Hal ini akan kita lakukan sebagai semangat dalam memaknai peringatan HUT ke-62 Pemprov Kalbar," kata Sutarmidji di Pontianak, Minggu.
Dia mengatakan, untuk memulai pembangunan di wilayah pedalaman tersebut, belum lama ini dirinya melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah di antaranya Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang.
"Saya kemarin baru dari Kapuas Hulu dan Sintang melihat infrastruktur di sana. Itu perlu penanganan cepat dan akan segera kita tangani," katanya.
Mantan Wali Kota Pontianak ini menambahkan, dalam pembangunan daerah akan difokuskan pembangunan daerah pedalaman dan perbatasan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih demi membawa Provinsi Kalbar lebih maju.
Pemerintah pusat, kata dia, mengarahkan langsung beberapa kegiatan pembangunan ke wilayah perbatasan. Di Kabupaten Kapuas Hulu misalnya, Sutarmidji langsung meresmikan Rumah Sakit Umum Pratama di Kecamatan Semitau.
"Saya meresmikan Rumah Sakit perbatasan di Semitau. Kondisinya cukup bagus dan itu bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan," katanya.
Di bawah pemerintahannya, Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan yakin infrastruktur di wilayah Kalbar semakin baik dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan.
Selain infrastruktur, dirinya menegaskan implementasi program pendidikan 12 tahun gratis. Program itu sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar Tahun Anggaran 2019.
Pelaksanaan program itu pada tahun ajaran baru tepatnya Juli 2019., di mana pemerintah pusat telah mengapresiasi Pemda Kalbar.?
"Tahun depan, kita pastikan akan lebih banyak lagi wajib belajar 12 tahun gratis, di mana itu program pemerintah provinsi yang sudah linier dengan program pemerintah pusat yakni fokus pada peningkatan SDM. Ini juga bisa dilihat dari dana pendidikan dan kesehatan yang mendominasi dalam APBD Kalbar," katanya.
Baca juga: Rumah sakit pratama diresmikan di perbatasan Kalbar
Baca juga: Universitas Kalbar disarankan buat pusat studi pedesaan
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019