Lampung Selatan (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, memasuki tahap rehabilitasi dan rekontruksi pascatsunami Selat Sunda, setelah masa tanggap darurat selesai 19 Januari 2019.

Informasi dari Diskominfo Lampung Selatan di Kalianda, Minggu, mengenai tahapan rehabilitasi dan rekontruksi itu, Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto telah memaparkan situasi dan kondisi terkini pascatsunami yang melanda wilayah pesisir pantai itu pada 22 Desember 2018.

Nanang memaparkannya dalam pertemuan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada rapat koordinasi (rakor) dengan kementerian/lembaga terkait di Gedung G Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (25/1).

Rakor tersebut dilakukan, agar sinergi aksi di tingkat pemerintah pusat semakin kuat dalam upaya pembangunan infrastruktur di wilayah terdampak tsunami Selat Sunda di Provinsi Banten dan Lampung.

Rakor yang dipimpin Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid ini, juga untuk percepatan dalam mewujudkan hunian tetap (huntap) relokasi pascabencana tsunami.

Rapat koordinasi ini dihadiri unsur pemerintah daerah seperti Bupati Pandeglang, Bupati Lamsel, Bupati Tanggamus, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten dan Lampung, serta Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lamsel.

Sedangkan untuk kementerian/lembaga yang hadir, di antaranya Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, serta instansi terkait di Kementerian PUPR lainnya.

Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto menjelaskan, saat ini Kabupaten Lamsel telah masuk ke tahap rekonstruksi dan rehabilitasi setelah berakhirnya status tanggap darurat.

"Sebagian masyarakat yang terdampak tsunami telah memasuki hunian sementara di Wisma Atlet Kalianda, yakni 40 KK atau sebanyak 162 jiwa," kata Nanang, di hadapan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR itu pula.

Nanang menambahkan, selain Wisma Atlet, pihaknya juga menyiapkan hunian sementara di eks Hotel 56 Kalianda yang dapat menampung sebanyak 120 KK.

Selain itu, Nanang menyebutkan, saat ini juga tengah dibangun hunian sementara untuk korban tsunami yang pembangunannya dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0421 Lamsel, PCNU Lamsel, dan PD Muhammadiyah Lamsel dibantu warga setempat.

Rinciannya, Desa Banding jumlah hunian sementara 40 unit, alokasi anggaran Muhammadiyah 20 unit, dan NU 20 unit. Desa Rajabasa jumlah 40 unit, alokasi anggaran Kodim 20 unit dan Muhammadiyah 20 unit, serta Desa Sukaraja alokasi anggaran NU sebanyak 27 unit.

"Pengungsi sebagian masih ada di tenda-tenda pengungsian, sambil menunggu selesai hunian sementara," kata Nanang pula.

Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Ditjen Sumber Daya Air, sebagai satgas pembangunan infrastruktur dan hunian bagi pengungsi, untuk selanjutnya akan melaksanakan rapat teknis lanjutan yang dipusatkan di Kalianda, Lamsel.

Baca juga: Lampung Selatan masuki tahap pemulihan pascatsunami
Baca juga: Korban tsunami di Pandeglang harapkan percepatan pembangunan hunian