Palembang (ANTARA News) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) kurang cepat turun sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan program keluarga berencana.

"Kurang cepatnya realisasi anggaran, karena biasanya anggaran itu baru bergerak di akhir tahun," kata Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal di Palembang, Kamis.

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Ia mengatakan Dana Alokasi Khusus itu dialokasikan untu 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Peningkatan DAK mencapai 400 persen lebih dalam 10 tahun dari Rp300 milar - Rp400 miliar hingga sekarang mencapai Rp2,55 triliun.

Dana tersebut, kata dia, secara nasional digunakan untuk peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB serta penyuluhan KB.

Dengan terlambatnya pencairan dana maka program KB menjadi terkendala. "Karena sistem percairannya melalui proses yang agak panjang. Ada tahapan persetujuan melalui Kemendagri dan Kemenkes karena BKKBN memlekat pada DAK kesehatan," katanya.

Sebab proses pencairan yang lambat, kata dia, ditambah ada tahapan proses transfer dana dari pusat ke daerah yang terkait dengan kebijakan dari bupati dan wali kota terkait.

Ia mengatakan posisi BKKBN adalah menjadi mediator agar DAK itu bisa segera sampai ke daerah. Beberapa upaya percepatan dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan pertemuan yang dilakukan di Palembang tengah pekan ini.

"Kami hanya jadi pengampu atau mediator dan memediasi kalau ada hal yang perlu kita lakukan revisi perbaikan dan sebagainya. Sosialisasi hari ini juga menghadirkan para beliau di Kemenkeu dan Bappenas bagaimana mempercepat realisasi anggaran," kata dia merujuk kegiatan "Sosialisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Anggaran DAK sub Bidang KB TA 2019" di Palembang.

Lewat kegiatan tersebut, kata dia, dibuka forum lintas sektoral untuk melakukan konsultasi kendala dan upaya penyelesaian agar realisasi anggaran DAK bisa cepat.

Asisten III Provinsi Sumatera Selatan Edward Juliarta mengatakan pihaknya sangat terbuka terhadap program dari BKKBN. Satu hal yang terpenting terhadap program tersebut bukan sekadar kegiatan tetapi harus memiliki manfaat bagi masyarakat.

"Kami komitmen dengan skenario ini, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini memfasilitasi soal kependudukan, pemberdayaan dan pengendaliaan penduduk. Jadi kami mendukung kegiatan program nasional," kata dia.

Baca juga: Dana Alokasi Khusus KB meningkat dalam 10 tahun

Baca juga: BKKBN kejar empat rencana strategis yang belum terealisasi