Jakarta (ANTARA News) - Koalisi pejalan kaki mengapresiasi penyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan akan terus membangun dan membenahi trotoar di Jakarta sebagai fasilitas pejalan kaki.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi dari Jakarta, Rabu, mengatakan hal tersebut membuat hingga saat ini baru pemerintah Jakarta yang mendeklarasikan hal semacam itu.

"Saat ini yang mendeklarasikan seperti itu, baru pemprov DKI, dengan menyatakan akan terus membangun trotoar di Jakarta, bahkan menyebut menganggarkan Rp400 miliar setahun, ini kami sambut, artinya ada perhatian di situ," kata Alfred.

Akan tetapi, Alfred menilai pembangunan dan pembenahan tersebut masih berada di simpul-simpul pusat kota Jakarta yang menurutnya harus didorong untuk menjangkau wilayah terluar Jakarta demi keadilan fasilitas bagi pejalan kaki di Jakarta.

Walau demikian, Alfred menyadari bahwa Jakarta memiliki Pekerjaan Rumah yang masih panjang dalam urusan pengadaan fasilitas trotoar yang mumpuni ini mulai dari pembenahan hingga menjaga ketertibannya.

Alfred menyebutkan dari yang diketahuinya, target Jakarta untuk pembangunan trotoar adalah sepanjang 2.600 km yang dengan kekuatan anggaran Rp400 miliar setahun dengan panjang proyek rampung 100 km pertahun, harus ditunggu sekitar 25 tahun untuk rampung seluruhnya.

"Belum lagi beberapa kontraktor yang sedikit nakal mengurangi spesifikasi konstruksi, termasuk ramp yang sangat bermanfaat bagi kaim difabel. Ini butuh pegawasan lebih ketat dari pemerintah karena anggaran yang digelontorkan juga cukup besar," ujarnya.

Persoalan klasik

Selain itu, ada juga persoalan klasik akses pejalan kaki yang terbatas akibat diokupansi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan harus berebut dengan pengendara sepeda motor.

Hal itu, kata Alfred, mengakibatkan berkurangnya tingkat keamanan bagi pejalan kaki yang mengacu pada data Global Health Report on Road Safety 2018 yang dikeluarkan WHO, di tahun 2016 jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 31.282 orang.

"Dan pejalan kaki menempati urutan kedua setelah pengendara motor di urutan pertama yang mencapai 74 persen dari seluruh kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Menurut Alfred, hal tersebut karena ada ketidaktegasan pihak berwenang seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP dalam penegakan aturan yang ada.

"Tertib berlalu lintas itu pasti kan wewenangnya polisi, Dishub, lalu soal ketertiban PKL oleh Pol PP. Saat ini saya lihat penegakan aturan ini masih mandul. Karena kalau kami lihat angka kematian pejalan kaki cukup fantastis juga," kata dia.

Menurut dia, dibutuhkan ketegasan dalam penindakan aturan dan peningkatan konsistensi dari aparat penegak aturan tersebut.

"Sekarang zaman sudah maju, bisa saja dimanfaatkan CCTV untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti tilang elektronik kemarin itu. Misalnya Polisi dengan Dishub sama-sama mengawasi pelanggaran kendaraan yang pakai trotoar, lalu kerjasama dengan Satpol PP untuk mengawasi PKL," ujarnya.

"Pun demikian, saya lihat ketegasan itu sudah mulai ada dari pemerintahan Jakarta saat ini, dan kami para pejalan kaki khususnya menyambut baik hal tersebut yang bisa menjadi pegangan, bahwa kegiatan-kegiatan di trotoar di luar peruntukannya adalah pelanggaran dan harus ditindak," ucap Alfred menambahkan.

Sebelumnya, bersamaan dengan Hari Pejalan Kaki Nasional, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa dirinya mendukung gerakan berjalan kaki dan akan terus mendukung pembangunan trotoar di Jakarta.

"Bagi kami di Jakarta, gerakan membangun trotoar yang lebih banyak, kami akan teruskan. Dan Sudirman, Thamrin, dan beberapa jalan protokol, menjadi percontohan pemanfaatan trotoar untuk pejalan kaki," kata Anies, Selasa (22/1).

Anies juga menyarankan kepada masyarakat agar lebih banyak berjalan kaki sebagai salah satu alat transportasi.

"Mari kita lebih banyak menggunakan kaki untuk bertransportasi karena kita tahu sesungguhnya alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap kita adalah kaki, tapi kita cenderungnya menggunakan alat transportasi yang lain," kata Anies yang mengatakan hal tersebut di kawasan Jakarta Timur. ***3***