Bappenas harapkan tahun 2019 tingkat kemiskinan sentuh 9 persen
21 Januari 2019 12:30 WIB
Warga beraktivitas di Kampung Bandan, Jakarta, Selasa (17/7/2018). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang atau berkurang 633,2 ribu orang dibandingkan kondisi September 2017. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengharapkan pada akhir tahun ini angka persentase kemiskinan di Indonesia dapat terus menurun dan menyentuh level 9 persen.
"Kita targetnya tahun ini 2019 kemiskinan itu 8,5-9,5 persen. Jadi kalau kita lihat angka akhir di 9,66 persen, mudah-mudahan di 2019 akhir kemiskinan kita sudah di 9 persen," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Bambang, pemerintah akan fokus pada penguatan bantuan sosial yang tepat sasaran, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS), untuk kelompok penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
"Sedangkan untuk yang rentan miskin, supaya mereka tidak jatuh miskin lagi, kita perkuat akses permodalan mikro, kemudian juga penciptaan lapangan kerja. Jadi kombinasi itu," ujar Bambang.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2018 terus turun menjadi 9,66 persen dibandingkan Maret 2018 yang mencapai 9,82 persen. Ada penurunan kemiskinan sebesar 0,16 persen poin di September 2018 dari Maret 2018 dan 0,46 persen poin dibandingkan September 2017.
Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang, menurun 0,28 juta orang terhadap Maret 2018 dan menurun 0,91 juta orang terhadap September 2017.
Sementara itu, terkait masalah ketimpangan, Bambang menekankan ada dua hal penting yang memengaruhi besarnya tingkat ketimpangan yaitu akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar, dan juga penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
"Tentunya kalau disparitas itu dua hal. Pertama masalah akses. Akses harus diperbaiki, oleh karena itu infrastruktur tetap perlu dibangun terutama infrastruktur dasar dan pelayanan dasar. Kedua, bansos itu harus tercapai ke mereka. Karena problemnya sebagian kelompok yang harusnya menerima, belum menerima karena belum terjangkau bantuan tersebut," ujar Bambang.
Pada September 2018, BPS mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini turun tipis menjadi 0,384. Angka tersebut menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391 turun sebesar 0,007 poin.
"Kita targetnya tahun ini 2019 kemiskinan itu 8,5-9,5 persen. Jadi kalau kita lihat angka akhir di 9,66 persen, mudah-mudahan di 2019 akhir kemiskinan kita sudah di 9 persen," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Bambang, pemerintah akan fokus pada penguatan bantuan sosial yang tepat sasaran, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS), untuk kelompok penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
"Sedangkan untuk yang rentan miskin, supaya mereka tidak jatuh miskin lagi, kita perkuat akses permodalan mikro, kemudian juga penciptaan lapangan kerja. Jadi kombinasi itu," ujar Bambang.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2018 terus turun menjadi 9,66 persen dibandingkan Maret 2018 yang mencapai 9,82 persen. Ada penurunan kemiskinan sebesar 0,16 persen poin di September 2018 dari Maret 2018 dan 0,46 persen poin dibandingkan September 2017.
Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang, menurun 0,28 juta orang terhadap Maret 2018 dan menurun 0,91 juta orang terhadap September 2017.
Sementara itu, terkait masalah ketimpangan, Bambang menekankan ada dua hal penting yang memengaruhi besarnya tingkat ketimpangan yaitu akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar, dan juga penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
"Tentunya kalau disparitas itu dua hal. Pertama masalah akses. Akses harus diperbaiki, oleh karena itu infrastruktur tetap perlu dibangun terutama infrastruktur dasar dan pelayanan dasar. Kedua, bansos itu harus tercapai ke mereka. Karena problemnya sebagian kelompok yang harusnya menerima, belum menerima karena belum terjangkau bantuan tersebut," ujar Bambang.
Pada September 2018, BPS mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini turun tipis menjadi 0,384. Angka tersebut menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391 turun sebesar 0,007 poin.
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
Tags: