Debat Capres
Prabowo sebut ada ketakutan birokrat pada masa depan
17 Januari 2019 23:06 WIB
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dipijat pasangannya Sandiaga Uno saat jeda debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.
Jakarta (ANTARA News) - Calon Presiden Nomor Urut 01 Prabowo Subianto menilai ada ketakutan para birokrat atas masa depan mereka sehingga memicu tindak pidana korupsi atau tindak pidana suap.
"Yang saya lihat dan pelajari dari kasus di banyak negara, walaupun ada tunjangan, namun tetap ada ketakutan akan masa depan mereka sehingga memunculkan sikap ragu-ragu dan tidak kuat akan godaan atau tawaran pihak swasta," ujar Prabowo dalam debat capres putaran pertama di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis.
Menurut Prabowo dari ketakutan itulah muncul sikap atau tindakan di luar kepentingan rakyat atau di luar kepentingan umum.
Mendukung pernyataan Prabowo, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno kemudian membagi pengalamannya ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Sandiaga menjelaskan dengan melakukan pencatatan aset negara, DKI Jakarta menjadi kota besar dengan predikat "wajar tanpa pengecualian".
"Predikat itu digunakan untuk memotivasi para ASN" kata Sandiaga.
Sandiaga berpendapat dengan menggunakan teknologi informasi aset negara dapat diketahui dan akan menjadi lebih sulit untuk dikorupsi.
Baca juga: Jokowi nilai gaji ASN sudah cukup
"Yang saya lihat dan pelajari dari kasus di banyak negara, walaupun ada tunjangan, namun tetap ada ketakutan akan masa depan mereka sehingga memunculkan sikap ragu-ragu dan tidak kuat akan godaan atau tawaran pihak swasta," ujar Prabowo dalam debat capres putaran pertama di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis.
Menurut Prabowo dari ketakutan itulah muncul sikap atau tindakan di luar kepentingan rakyat atau di luar kepentingan umum.
Mendukung pernyataan Prabowo, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno kemudian membagi pengalamannya ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Sandiaga menjelaskan dengan melakukan pencatatan aset negara, DKI Jakarta menjadi kota besar dengan predikat "wajar tanpa pengecualian".
"Predikat itu digunakan untuk memotivasi para ASN" kata Sandiaga.
Sandiaga berpendapat dengan menggunakan teknologi informasi aset negara dapat diketahui dan akan menjadi lebih sulit untuk dikorupsi.
Baca juga: Jokowi nilai gaji ASN sudah cukup
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019
Tags: