Debat Capres
Jokowi sebut transparansi rekrutmen ASN demi atasi korupsi
17 Januari 2019 21:32 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
Jakarta (ANTARA News) - Capres petahana Joko Widodo mengatakan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) secara transparan telah dilakukan di masa pemerintahannya yang ditujukan untuk meminimalkan perilaku korupsi di kantor pemerintahan.
"Sekarang sudah kita lakukan, contoh rekrutmen ASN, PNS kita dilakukan secara terbuka, semuanya bisa dicek, hasilnya juga bisa cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ, karena memang tidak lulus," kata Jokowi menanggapi pertanyan debat capres di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis malam.
Dalam tema debat tentang korupsi dan terorisme, Jokowi memilih amplop A yang berisikan pertanyaan "Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi; sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi tidak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?"
Jokowi berkeyakinan bahwa prinsip rekrutmen dan lelang jabatan birokrat di lingkungan kantor pemerintahan harus berbasis pada kompetensi sumber daya manusianya, bukan didasarkan pada kemampuan finansial maupun pendekatan nepotisme calon atau PNS itu sendiri.
"Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas," kata Jokowi.
Sedangkan untuk jabatan politik, Jokowi mengatakan perlu dilakukan penyederhanaan sistem partai politik di Tanah Air; sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada tidak berbiaya mahal.
"Perlu penyederhanaan sistem di dalam sistem kepartaian kita, sehingga pemilu menjadi murah. Pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu. Sehingga kita harapkan bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi," katanya.
Selain itu, Jokowi menambahkan, dengan sistem pemilu berbiaya murah, maka dapat dihasilkan pemimpin yang berintegritas dan berkapasitas untuk menjalankan pemerintahan maupun dewan perwakilan rakyat, baik di pusat atau daerah.
"Dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik; dan kita harapkan dengan rekrutmen-rekrutmen ini, jabatan-jabatan, baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu gubernur dan seterusnya, kita akan mendapatkan putra-putri terbaik," ujarnya.
"Sekarang sudah kita lakukan, contoh rekrutmen ASN, PNS kita dilakukan secara terbuka, semuanya bisa dicek, hasilnya juga bisa cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ, karena memang tidak lulus," kata Jokowi menanggapi pertanyan debat capres di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis malam.
Dalam tema debat tentang korupsi dan terorisme, Jokowi memilih amplop A yang berisikan pertanyaan "Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi; sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi tidak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?"
Jokowi berkeyakinan bahwa prinsip rekrutmen dan lelang jabatan birokrat di lingkungan kantor pemerintahan harus berbasis pada kompetensi sumber daya manusianya, bukan didasarkan pada kemampuan finansial maupun pendekatan nepotisme calon atau PNS itu sendiri.
"Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas," kata Jokowi.
Sedangkan untuk jabatan politik, Jokowi mengatakan perlu dilakukan penyederhanaan sistem partai politik di Tanah Air; sehingga pelaksanaan pemilu dan pilkada tidak berbiaya mahal.
"Perlu penyederhanaan sistem di dalam sistem kepartaian kita, sehingga pemilu menjadi murah. Pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu. Sehingga kita harapkan bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi," katanya.
Selain itu, Jokowi menambahkan, dengan sistem pemilu berbiaya murah, maka dapat dihasilkan pemimpin yang berintegritas dan berkapasitas untuk menjalankan pemerintahan maupun dewan perwakilan rakyat, baik di pusat atau daerah.
"Dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik; dan kita harapkan dengan rekrutmen-rekrutmen ini, jabatan-jabatan, baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu gubernur dan seterusnya, kita akan mendapatkan putra-putri terbaik," ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019
Tags: