Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufiqoerrochman meminta saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lembaganya tidak salah dalam pengelolaan anggaran.

Taufiqoerrochman pada Kamis mengunjungi gedung KPK, Jakarta untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK soal aspek-aspek pencegahan korupsi.

"Ini sampai saya sampaikan ke beliau (pimpinan KPK) dan beliau sangat memahami nanti beliau akan membantu saran-saran juga bagaimana kami melangkah agar juga tidak salah dalam pengelolaan anggaran," kata Taufiqoerrochman usai pertemuan tersebut.

Ia juga menyampaikan pada pimpinan KPK apa saja kebutuhan dari Bakamla sehingga apabila ada pengadaan, KPK akan membantu dalam aspek pencegahan korupsi.

"Saya menyampaikan kebutuhan Bakamla itu sendiri sehingga nanti kalau nantinya pengadaan ini dan sebagainya itu beliau paham betul dan beliau akan membantu," ucap dia.

Sebagai contoh, kata dia, Bakamla akan membuat pusat komando operasi di mana nantinya KPK bisa mengawasi dalam proses-proses pengadaannya.

"Misalnya katakan lah betul ya Bakamla akan membuat pusat komando operasi, saat saya mengadakan suatu semacam apa namanya proses-proses saya akan minta bantuan beliau untuk mengawasi sehingga fungsi KPK salah satunya pencegahan," kata Taufiqoerrochman.

Selain itu, lanjut dia, kedatangannya ke KPK tersebut sebagai courtesy call (kunjungan kehormatan) sebagai pejabat baru.

"Tadi saya sampaikan pertama ini kan courtesy call saya, pejabat baru harus ketemu lah dengan semua pejabat negara ini termasuk KPK dan sebelumnya saya sudah ke beberapa Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf Angkatan Laut," tuturnya.

Sebelumnya, Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman dilantik sebagai Kabakamla di gedung Kemenkopolhukam, Jakarta pada 9 November 2018. Ia menggantikan Laksamana Arie Soedewo.