Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tidak akan terganggu di tahun politik.

"Investor yang mempersiapkan proyek KPBU dengan sebaik-baiknya memenuhi syarat untuk mengajukan jaminan dari pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Dengan komitmen tersebut, saya mendorong investor Singapura untuk dapat berpartisipasi dalam proyek KPBU di Indonesia, dan dapat saya pastikan tahap persiapan dan transaksi proyek KPBU di Indonesia tidak akan terganggu pada tahun politik ini," ujar Bambang saat acara Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day di Singapura, sebagaimana keterangan resmi yang diterima ANTARA News di Jakarta, Selasa.

Untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal dan gap infrastruktur nasional sebesar 27,5 persen dari PDB, Pemerintah Indonesia menginisiasi skema pembiayaan alternatif melalui KPBU dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia menargetkan 58,7 persen atau 359,2 miliar dolar AS dari total kebutuhan investasi infrastruktur nasional dibiayai oleh sektor swasta dan BUMN

Hingga saat ini, terdapat 57 proyek yang menggunakan skema KPBU terdiri dari 36 proyek konektivitas, 11 proyek fasilitas perkotaan, dan 10 proyek fasilitas sosial. Pada 2018, terdapat dua proyek KPBU dalam tahap operasi senila 159,1 juta dolar AS, 11 proyek dalam tahap konstruksi senilai 8,757 miliar dolar AS, 11 proyek dalam tahap transaksi senilai 4,4 miliar dolar AS, 18 proyek dalam tahap penyiapan senilai 3,338 miliar dolar AS, dan 8 proyek dalam tahap perencanaan.

Proyek tersebut merupakan bagian Proyek Strategis Nasional, di antaranya jalan tol, energi, telekomunikasi, dan penyediaan air, serta sektor tambahan seperti kereta api, bandara, pengelolaan limbah, dan rumah sakit.

Di samping itu, KPBU juga membantu Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan proyek yang telah lama tertunda dan untuk direplikasi di daerah lain.

"Kisah sukses KPBU adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur, yang telah direncanakan sejak zaman kolonial Belanda. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah mereplikasi SPAM di Bandar Lampung, Pekanbaru, Semarang, dan beberapa daerah lainnya dalam tahap persiapan. Khusus sektor telekomunikasi, kisah suksesnya adalah Palapa Ring yang telah dimulai pada 2005 dan saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan proyek Multifunction Satellite," ujar Bambang.

Melengkapi skema KPBU, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi skema PINA yang berperan sebagai fasilitator yang mempercepat transaksi keuangan proyek, "pipelining" atau mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor, dan membangun ekosistem investasi. Pemanfaatan PINA penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan dengan memobilisasi dana jangka panjang, daur ulang investasi proyek "brownfield", serta estafet permodalan pembangunan dengan instrumen keuangan. Empat kriteria proyek yang dapat menggunakan PINA, yaitu mendukung target prioritas pembangunan, kelayakan komersial, manfaat ekonomi dan sosial, serta kriteria kesiapan.

"Melalui PINA Center, kami telah memfasilitasi kolaborasi investor dan investee domestik maupun internasional dalam memanfaatkan berbagai instrumen keuangan seperti dana pensiun, asuransi, kekayaan negara, dan perusahaan investasi strategis hingga financial closing, untuk membiayai proyek kurang menarik atau berisiko seperti jalan tol, bandara, dan energi terbarukan dengan total investasi USD 2,3 miliar. PINA Center juga melakukan pipelining pada 33 proyek, yaitu bandara, perkebunan, penerbangan, dan pariwisata dengan total investasi USD 38,9 miliar," kata Bambang.

Sebelas kisah sukses proyek PINA adalah Bandara Kertajati 69,7 juta dolar AS melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), konstruksi Nusantara Infrastructure senilai 134 juta dolar AS melalui pembiayaan ekuitas, kabel Fiber Optik PT Len Industri (Persero) senilai 13 juta dolar AS melalui pembiayaan ekuitas, jalan tol oleh Citra Marga Nusaphala dan Citra Marga Lintas Jabar senilai 1,5 miliar dolar AS melalui pembiayaan pra-kontraktor, pembangkit listrik oleh PT PP Energi senilai 74 juta dolar AS melalui, Perpetuity Notes Phase I, dana investasi oleh Sarana Multi Infrastruktur senilai 11 juta dolar AS, obligasi syariah, jalan tol oleh Waskita senilai 265 juta dolar AS melalui pembiayaan ekuitas, perkebunan.

Selanjutnya, PT Perkebunan Nusantara III senilai 135 juta dolar AS melalui Medium-term Note, PLN senilai 22 juta dolar AS melalui obligasi syariah, dan di sektor energi terbarukan oleh Infrastruktur Nusantara senilai 60 juta dolar AS melalui pembiayaan ekuitas, serta energi terbarukan oleh Carpediem Elektrikal Nusantara senilai 23,5 juta dolar AS melalui pembiayaan ekuitas.
Baca juga: PII kembangkan RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh
Baca juga: PII apresiasi Kemenhub tawarkan proyek jembatan timbang ke swasta