Lampung Timur (ANTARA News) - Dana Desa yang digulirkan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan di seluruh desa sasaran penerimanya.

Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat pada 2018 kepada seluruh desa, yakni 74.958 desa, di seluruh Indonesia itu mencapai sebesar Rp60 triliun.

Dana tersebut untuk Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada 2018 sekitar Rp264 miliar dan diperuntukkan 264 desa sasaran.

Menurut sejumlah kepala desa di Lampung Timur, dana desa yang diberikan pemerintah pusat ke desa mereka, sejauh ini telah menunjang kemajuan desa masing-masing.

Mulyadi, Kepala Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, mengatakan berkat dana desa, kemajuan pembangunan di desanya berjalan signifikan sehingga masyarakat merasakan adanya pembangunan tersebut.

Ia menyebutkan Dana Desa dan dana lainnya yang diterima di desanya untuk menyelenggarakan pembangunan fisik dan nonfisik, seperti membangun drainase, paving blok, gorong-gorong, dan masih banyak lagi, termasuk dipakai untuk pemberdayaan masyarakat dan insentif guru PAUD, guru TK, dan pelatihan LPM.

Mulyadi menyebutkan transfer DD yang diterima desanya tahun 2018 mencapai Rp929.216.000.

Desanya juga mendapatkan dana dari pendapatan asli desa (PAD), alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan pemerintah kabupaten, dan bantuan keuangan pemerintah provinsi yang turut menunjang pembangunan desa.

Sugiyarto, Kepala Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Joko Widodo atas digelontorkan Dana Desa yang berkontribusi besar atas kemajuan pembangunan di desanya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah menggelontorkan Dana desa. Sudah terlaksana dan saya mengucapkan terima kasih," kata dia.

Dia mengatakan berkat dana desa itu, sudah banyak kegiatan pembangunan desa dilaksanakan.

Sugiyarto menyebutkan pembangunan fisik dibiayai Dana Desa 2018 di desanya, seperti untuk membangun drainase sepanjang 1.800 meter, talud penahan tanah (TPT) sepanjang 250 meter, rehabilitasi balai desa, dan pembuatan gorong-gorong tiga unit.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, DD itu dipakai untuk membiayai guru-guru mengaji dan kader-kader kesehatan.

Sugiyarto menyatakan pula bahwa partisipasi masyarakat untuk membangun desanya cukup tinggi, dengan adanya DD diharapkan partisipasi itu juga terus meningkat.

Dana Desa yang diterima Desa Kebon Damar tahun 2018 kurang lebih Rp1.064.000.000.



Sarana Fisik

Dana Desa yang diterima masing-masing desa di Lampung Timur mayoritas untuk fokus membangun sarana fisik, seperti jalan onderlah, gorong-gorong, saluran air atau drainase, dan jambanisasi.

Pada postur anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) masing-masing desa, belanja desa untuk menyelenggarakan pembangunan fisik desa, porsinya masih paling besar, diikuti penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

APBDes Bandar Agung Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan pembiayaan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp1.047.170.500. Adapun ABBDes Bandar Sribhawono keseluruhan Rp2.231.539.000.

Rincian komponen pendapatan desa itu Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp236.305.000, transfer Dana Desa (DD) Rp1.138.700.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp29.050.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp752.884.000, Bantuan Keuangan Pemerintah (BKP) Provinsi Rp6.000.000, Program Gotong Royong Masyarakat Rp50.000.000, dan Bantuan Insentif Linmas Rp18.000.000.

Selain itu, Belanja Desa Rp2.238.620.500, rinciannya untuk Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa Rp865.700.000, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp1.047.170.500, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp132.550.000, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp193.200.000.

Selain itu, di Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribhawono pada Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan belanja pembangunan fisik desa Rp663.113.000.

Adapun pendapatan Desa Sripendowo Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.414.139.400. Belanja desa ini mencapai Rp1.414.139.400.

Rincian komponen pendapatan desa diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp51.564.000, transfer Dana Desa (DD) Rp770.654.000, Bagi Hasil Pajak (BHP) Rp17.158.000, Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana yang dialokasikan kabupaten untuk desa Rp418.358.000.

Selain itu, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (BKP) Lampung Rp6.000.000, Bantuan Keuangan Kabupaten (BKP) Lampung Timur Rp70.150.000, dan Penerimaan Pembiayaan Rp80.255.400.

Rincian Belanja Desa dalam rangka membiayai kebijakan desa, yaitu Bidang Pemerintahan Desa Rp475.181.000, Bidang Pembangunan Desa Rp663.113.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp83.700.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp130.965.000, dan Pembinaan Desa Rp61.180.000.

Dana Desa Tahun 2018 yang diterima Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Srihawono sebanyak Rp744.905.000.

Dana Desa tersebut diperuntukkan pada Bidang Pembangunan Fisik Rp607.245.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp73.480.000, dan Pembiayaan Rp64.180.000.

Syahrul Syah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Timur menyebutkan alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Lampung Timur diperuntukkan 264 desa tersebar di 24 kecamatan itu, sebagian besar digunakan membangun infrastruktur fisik desa masing-masing.

Setiap tahun, DD yang diterima Kabupaten Lampung Timur meningkat. Rinciannya, tahun 2015 mencapai Rp61.098.757.000, tahun 2016 naik menjadi Rp170.936.211.000, tahun 2017 sebesar Rp217.642.348.000, dan tahun 2018 mendapai Rp234.301.839.000.

Sarana fisik yang dibangun menggunakan DD ini, di antaranya tahun 2015 untuk membangun sarana fisik lapen jalan sepanjang 55.028 meter, onderlah 181.180 meter, jembatan 20 unit, gorong-gorong 198 unit, dan drainase sepanjang 104.981 meter.

Tahun 2016, DD itu untuk membangun sarana fisik lapen jalan sepanjang 60.419 meter, onderlah 288.163 meter, jembatan 18 unit, gorong-gorong 785 unit, dan drainase sepanjang 283.755 meter.

Dana Desa tahun 2017 untuk membangun sarana fisik lapen jalan sepanjang 185.739 meter, onderlah 172.539 meter, jembatan 25 unit, gorong-gorong 1.039 unit, dan drainase 256.723 meter.

Pemerintah pusat telah menggelontorkan DD sejak 2015 untuk membangun infrastruktur penunjang desa seperti jalan desa, pasar desa, irigasi, serta embung air.

Pada 2015 pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp20,7 triliun, kemudian pada 2016 meningkatkannya menjadi Rp47 triliun, sedangkan pada 2017 dan 2018, pemerintah memberikan Dana Desa dengan jumlah yang sama, yakni Rp60 triliun.

Beberapa infrastruktur yang terbangun menggunakan Dana Desa itu, antara lain jalan desa sepanjang 158 ribu kilometer, 6.900 pasar desa, jembatan desa sepanjang 1,02 juta meter, 39 ribu irigasi, serta tiga ribu embung.

Kucuran dana desa telah dirasakan dampaknya bagi warga desa penerima, sehingga diharapkan ke depan selain perencanaan desa harus lebih dimatangkan, pendistribusian dana desa itu perlu lebih dilancarkan, dengan pengawasan penggunaan semakin baik, agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

Dana desa yang efektif digunakan untuk pembangunan sarana/prasarana semua desa penerima di seluruh Indonesia, termasuk kawasan desa-desa miskin dan tertinggal di Lampung, akan memacu sektor usaha dan meningkatkan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.*


Baca juga: "Pasigala Center" usulkan integrasi dana desa pulihkan bencana Sulteng

Baca juga: Dana desa dimanfaatkan Bumdes kelola angkutan perdesaan di Papua

Baca juga: Kades Tulungagung divonis 3,5 tahun karena korupsi