Jakarta (ANTARA News) - Pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sudah semakin dekat, salah satu proses yang harus dilalui pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta tim suksesnya adalah debat publik yang direncanakan berlangsung lima kali.

Untuk debat publik pertama diikuti capres-cawapres yang berlangsung pada 17 Januari mendatang, dan tema yang diangkat adalah Hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Persiapan menghadapi debat itu pun dilakukan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sedianya bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Jumat (4/1) namun batal dilakukan.

Tentu saja rencana pertemuan tersebut rangkaian konsolidasi internal BPN Prabowo-Sandi dalam menghadapi debat publik pertama.

Lalu pada Jumat (11/1), Prabowo-Sandi menemui SBY di kediamannya di Jalan Mega Kuningan VII no 26, Jakarta, salah satunya membahas persiapan debat. Namun pertemuan tiga tokoh tersebut akan terus berlangsung rutin karena mendekati debat dan Pilpres 2019.

Prabowo pun usai pertemuan tersebut memberikan komentar, bahwa koalisi yang dibangun lima partai politik menghadapi Pilpres 2019 harus banyak berbincang. Salah satunya menurut dia, menyambangi kediaman SBY dan berbincang banyak sekitar 1,5 jam terkait berbagai hal.

Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said menegaskan bahwa Prabowo dan Sandi saat ini dalam kondisi yang sangat siap menghadapi debat, terutama menjawab berbagai pertanyaan panelis.

Menurut dia, Prabowo dan Sandi sudah terbiasa dengan dialektika dan sering berdiskusi terkait hal-hal sulit sehingga tidak akan gagap dalam menjawab pertanyaan panelis.

Namun Sudirman agak mengkhawatirkan terkait waktu yang tidak banyak diberikan kepada capres-cawapres untuk menjelaskan dan memaparkan visi-misi, program, serta gagasan memimpin Indonesia.

Jelang debat tersebut, BPN yang digawangi Djoko Santoso tersebut telah melakukan "pemanasan" seperti memberikan kritik dan terkait hal apa saja yang akan dilakukan apabila Prabowo-Sandi menang Pilpres 2019.

Dalam sebuah diskusi rutin di Media Center Prabowo-Sandi pada Selasa (2/1), Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menilai tepat Hukum, HAM, Korupsi dan terorisme menjadi tema pertama debat capres-cawapres karena menjadi pondasi sebuah negara.

Dia menekankan bahwa pondasi hukum dalam sebuah negara harus kuat karena itu dirinya menyoroti masih lemahnya penegakkan hukum di Indonesia yaitu masih tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Dia mencontohkan dalam perkara ujaran kebencian yang menjerat Asma Dewi dan perlakuan penegak hukum terhadap kasus penistaan agama yang melibatkan politikus Partai NasDem, Viktor Laiskodat.

Selain itu, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Siane Indriani menilai debat di Pilpres 2019 secara eksplisit tema HAM menjadi pilihan yang paling penting dan kedua terorisme sehingga seperti ada penajaman dari debat Pipres lima tahun lalu.

Namun dia menyoroti isu pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Prabowo Subianto saat kerusuhan 1998 sengaja diciptakan lawan politiknya karena hanya muncul di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Berbeda kondisinya ketika Pilpres 2009, saat itu Prabowo mendampingi Megawati Soekarnoputri, isu HAM tidak pernah muncul.

Untuk debat 17 Januari menurut dia, Prabowo-Sandi hanya perlu menajamkan kembali yang sudah Prabowo lakukan pada debat Pilpres 2014.

Karena itu dia meyakini, debat Pilpres 2019 sama persis dengan debat Pilpres 2014, dan Prabowo hanya perlu mengulang saja yang disampaikan lima tahun lalu sehingga tidak akan menjadi beban saat debat yang digelar pada 17 Januari 2019.


Debat Momentum Gaet Pemilih

Dari hasil penelitian beberapa lembaga survei, rata-rata menyebutkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi hanya terpaut sekitar 20 persen, dan angka pemilih yang belum menentukan pilihannya atau "undecided voters" masih cukup tinggi.

Survei Alvara Reasearch Center menyebutkan elektabilitas Jokowi Ma'ruf 54,3 persen, Prabowo-Sandiaga sebesar 35,1 persen dan "undecided voters" sebesar 10,6 persen.

Lalu lembaga survei Indikator Politik mencatat elektabilitas Jokowi - Ma'ruf 54,9 persen sedangkan Prabowo - Sandiaga sebesar 34,8 persen, dan 9,2 persen responden yang menyatakan tidak atau tidak menjawab. Selanjutnya, sebanyak 1,1 persen langsung menyatakan tidak akan memilih alias golput.

Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengakui debat publik memiliki pengaruh besar dalam mengubah dukungan maupun menggaet suara pemilih karena dalam ajang tersebut, kandidat akan memaparkan visi-misi dan program sehingga kalau pemilih tertarik maka akan memilih paslon tersebut.

Dia dan BPN Prabowo-Sandi sangat memperhatikan masih besarnya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya, dan mereka banyak dari kalangan berpendidikan dan anak muda atau milenial.

Karena itu dia meyakini debat menjadi salah satu ukuran mereka untuk menentukan pilihannya karena ada kecenderungan pada "undecided voters" ingin melihat dahulu paslon berbicara sehingga dinilai apakah bisa menyelesaikan masalah bangsa atau tidak.

Sudirman pun meyakini pasca-debat publik pertama, bukan hanya "undecided voters" yang mendukung Prabowo-Sandi, namun pemilih Jokowi-Ma'ruf akan mengalihkan dukungannya karena keyakinan mereka atas jawaban-jawaban yang disampaikan Prabowo dan Sandi.

Selain itu, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2019 jumlah pemilih muda atau milenial mencapai 70-80 juta dari sekitar 193 juta pemilih atau mencapai 35-40 persen. Karena itu bisa mempengaruhi hasil pemilu dan tentu saja timses kedua paslon mengincar pemilih tersebut.

Jubir BPN Prabowo-Sandi, Suhud Alyuddin mengakui pihaknya mengincar pemilih milenal dan menjadikan debat publik sebagai ajang mendulang suara dari kalangan tersebut.

Dia menilai kebanyakan "undecided voters" adalah kalangan milenial dan merupakan pemilih yang rasional dalam menentukan pilihannya sehingga diyakininya pemaparan visi-misi serta program Prabowo-Sandi dalam debat publik pertama akan menguatkan keyakinan mereka memilih paslon nomor urut 02.

Masyarakat selama ini disajikan berbagai perdebatan yang tidak substansial terkait Pemilu sehingga debat publik pertama ini menjadi harapan munculnya perdebatan yang konstruktif untuk kemajuan bangsa kedepan.