Jakarta (ANTARA News) - Program Rumah Khusus (Rusus) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di kawasan perbatasan dan pulau terpencil di Provinsi Papua.

"Selain untuk MBR, pembangunan Rusus di Papua juga diperuntukan bagi pemuka agama/adat, masyarakat yang terimbas konflik, petugas, tenaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di daerah perbatasan dan eks anggota OPM,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Sejumlah kalangan masyarakat di Provinsi Papua merasa terbantu dengan adanya program penyediaan Rusus dari Kementerian PUPR.

Bernard Sie, 62 tahun, penghuni Rusus di Kampung Skow, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura mengatakan bahagia bisa tinggal di tanah kelahirannya di Papua dengan menempati rumah yang dibangun Pemerintah. Rusus yang ditempatinya merupakan salah satu dari 50 unit Rusus yang dibangun Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan pada tahun 2015.

“Saya bahagia karena Pemerintah memberikan pelayanan untuk membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Harus saya katakan, Pemerintah Indonesia salah satu yang terbaik dari banyak negara yang saya tahu,” kata Bernard Sie yang tinggal bersama istri dan delapan orang anaknya.

Sedangkan Frans Wally, 48 tahun, Kepala Suku di Kampung Kehira, Kabupaten Jayapura menceritakan sebelum ada Program Rusus, satu rumah dihuni oleh bapak ibu, anak hingga cucu. Dengan dibangunnya rusus, anak yang sudah menikah harus pindah tidak lagi tinggal bersama orang tua. Rusus yang ditempati Frans adalah satu dari 50 rusus yang dibangun di Kampung Kehiran I, Kabupaten Jayapura tahun 2016.

“Secara ekonomi kami tidak bisa bangun rumah seperti ini. Tapi dengan adanya perhatian Pemerintah dari Pusat sampai Daerah, mereka juga punya hati untuk rakyat, akhirnya kami bisa punya rumah seperti ini,” kata Frans.

Pembangunan rusus juga menyentuh Kampung Ariepi, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Sebanyak 25 unit rusus dibangun di daerah tersebut tahun 2017 dan sudah dihuni. Kris Nussy mantan Panglima TPN- OPM Yapen Timur yang telah mendeklarasikan integrasi pada 17 Agustus 2017, mengatakan sebelumnya satu rumah dihuni oleh 2-3 keluarga sehingga sangat sempit. Tahun 2018, pembangunan rusus yang diperuntukan masyarakat terpencil dan eks OPM di Yapen Timur dan Yapen Barat sebanyak total 24 unit.

“Saya sangat berterima kasih. Kalau boleh jangan pembangunan ini sampai putus. Maju terus di tahun 2019 dan 2020. Maju terus agar saudara-saudara kita yang belum mengerti bisa dapat. Tempat-tempat yang belum dibangun harus dibangun,” jelasnya.

Rusus yang dibangun Kementerian PUPR pada umumnya merupakan rumah tipe 36 yang telah dilengkapi meubelair dan prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, listrik dan air. Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan penghuni. Secara nasional pembangunan rusus oleh Kementerian PUPR periode 2015-2018 sebanyak 22.358 unit. Tahun 2019, pembangunan Rusus ditargetkan sebanyak 3.230 unit.

Baca juga: Kementerian PUPR akan bangun rumah khusus korban tsunami

Baca juga: Pemerintah siapkan Rp17,5 miliar untuk bangun rumah khusus di NTB