Yusril Mahendra katakan LP berlebihan penghuni selalu timbulkan masalah
12 Januari 2019 00:56 WIB
Dokumentasi warga binaan pemasyarakatan yang menghuni sel LP Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara, Minggu (22/7/2018) malam. LP Tanjung Gusta Medan yang berkapasitas 1.100 orang, saat ini dihuni 3.287 orang. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril I Mahendra, mengatakan, lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan penghuni akan selalu menimbulkan masalah.
Oleh karena itu, kata dia, di Jakarta, Jumat (11/1), LP dan rumah tahanan harus dikelola secara baik mengingat persoalan di tempat itu masih terus terjadi hingga saat ini.
Bahkan, sejak dia menjadi menteri hukum dan HAM, 15 tahun lalu, jumlah LP dan rumah tahanan tidak bertambah. "Hanya itu-itu saja, padahal setiap hari banyak yang masuk," kata mantan menteri sekretaris negara ini.
Keributan antarnarapidana, kepemilikan dan bisnis narkoba, kelebihan kapasitas, penyakit menular, jual-beli kamar, penyalahgunaan wewenang oknum sipir penjara, dan masalah lain-lain masih terus terjadi.
"Masalah-masalah itu terasa begitu sulit diatasi karena pihak-pihak yang menangani belum memahami benar kondisi yang ada," ucap ahli hukum tata negara ini.
Saat ini, kata dia, anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang nilainya mencapai Rp9 triliun seharusnya ada penambahan LP atau rumah tahanan.
"Dahulu ketika saya menjabat, dengan anggaran Rp500 miliar, saya bisa membangun LP Cipinang dan LP Salemba. Kenapa sekarang tidak bisa bangun dengan anggaran yang besar? Makanya, selalu muncul masalah," ujar dia.
Menurut diai, seharusnya disiapkan seseorang yang paham betul permasalahan LP dan rumah tahanan. "Paling tidak, spesialis menangani penjara dan tamatan aktif dari pengelolaan penjara," ujarnya.
Jika tidak bisa diubah pemimpinnya, katanya lagi, akan seperti ini terus. Nanti akan muncul jual beli kamar, kericuhan, dan sebagainya.
Oleh karena itu, kata dia, di Jakarta, Jumat (11/1), LP dan rumah tahanan harus dikelola secara baik mengingat persoalan di tempat itu masih terus terjadi hingga saat ini.
Bahkan, sejak dia menjadi menteri hukum dan HAM, 15 tahun lalu, jumlah LP dan rumah tahanan tidak bertambah. "Hanya itu-itu saja, padahal setiap hari banyak yang masuk," kata mantan menteri sekretaris negara ini.
Keributan antarnarapidana, kepemilikan dan bisnis narkoba, kelebihan kapasitas, penyakit menular, jual-beli kamar, penyalahgunaan wewenang oknum sipir penjara, dan masalah lain-lain masih terus terjadi.
"Masalah-masalah itu terasa begitu sulit diatasi karena pihak-pihak yang menangani belum memahami benar kondisi yang ada," ucap ahli hukum tata negara ini.
Saat ini, kata dia, anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang nilainya mencapai Rp9 triliun seharusnya ada penambahan LP atau rumah tahanan.
"Dahulu ketika saya menjabat, dengan anggaran Rp500 miliar, saya bisa membangun LP Cipinang dan LP Salemba. Kenapa sekarang tidak bisa bangun dengan anggaran yang besar? Makanya, selalu muncul masalah," ujar dia.
Menurut diai, seharusnya disiapkan seseorang yang paham betul permasalahan LP dan rumah tahanan. "Paling tidak, spesialis menangani penjara dan tamatan aktif dari pengelolaan penjara," ujarnya.
Jika tidak bisa diubah pemimpinnya, katanya lagi, akan seperti ini terus. Nanti akan muncul jual beli kamar, kericuhan, dan sebagainya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
Tags: